KETAPANGNEWS.COM – Bupati Ketapang Martin Rantan SH membuka Loka karya bidang pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka pengelolaan sumber daya aparatur untuk meningkatkan pelayan publik dibidang pendidikan kesehatan pertanian serta pelayanan kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Lokakarya yang berlangsung selama sehari dihadiri PLH Sekda Drs Heronimus Tanam. ME, Inspektur Devi P.Frantito S.Sos, M.Si Ketua Panitia pelaksana Lokakarya Kabag Organisasi Syamsul Islami, S.Sos.M.Si Kepala SKPD, Kepala Bagian, serta peserta lokakarya, yang berasal dari Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, dari 20 Kecamatan, bertempat di Pendopo Rumah jabatan Bupati Ketapang, Selasa (14/11).

Ketua Panitia Lokakarya Saymsul Islami mengatakan, maksud dan tujuan lokarya ini untuk mengidentifikasikan masalah memecahkan masalah serta mencari soluisi terhadap permasalahan yang ada khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya aparatur untuk meingkatkat pelayan publik dibidang pendidikan kesehatan pertanian serta pelayanan kecamatan di Kabupaten Ketapang.

“Hasil diskusi diharpakan mendapatkan solusi solusi yang dituangkan dalam hasil lokakarya ini, “ ungkapnya.

Bupati Martin Rantan SH, sebelumnya mencoba mengurai permasalahan kepegawaian dengan melemparkan pertanyaan kepada para peserta, tentang maksud dan tujuan loka karya, serta beberbagai masalah dan kendala yang terjadi dilapangan dalam memberikan layanan publik.

Dalam masalah seperti kekurangan tenaga Pegawai di Kecamatan pedalaman dan dilain wilayah menumpuk di Kecamatan kota.

“Bayangkan di SMP 6 Simpang Hulu Kepala sekolah sekaligus megajar dan hanya satu orang PNS, sangat miris sekali mendengar hal ini,“ kata mantan Anggota DPRD Ketapang tersebut.

Selain itu masalah dibidang pendidikan ketersediaan tenaga guru yang terbatas, seperti apa yang disampaikan Kecamatn Simpang Hulu dan benua Kayong terjadi kesenjangan.

“Kita akan melakukan penataan ini supaya pos-pos pelayanan publik terisi dengan baik ,“ kata Bupati

Belum lagi dibidang pertanian Kabupaten Ketapang masih kekurangan tenaga penyuluh idealnya satu desa satu penyuluh.

“Jangan sampai penyuluh ditempatkan di desa-desa atau kelurahan yang tidak ada lahan pertaniannya, dan kita memang perlu menambah penyuluh pertanian satu desa satu orang,” papar Bupati.

Masalah kesenjangan penempatan tenaga PNS, isu yang sering mengemuka, diungkapkan Bupati seperti bidang kesehatan, yang mana Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kecamatan, terkait masalah jam buka layanan puskesmas sampai pelayanan tenaga kesehatan yang ramah dan baik.

“Belum lagi tenaga kesehatan di puskesmas tidak cukup, kondisi sarana dan prasarana tidak lengkap itu masalah juga, tetapi masalah ini akan kita bahas setelah kita mempunyai rekomendasi untuk mengatasi beberapa persoalan yang sangat mengemuka itu tadi, “ terang Bupati.

Bupati menekankan kepada tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun penyuluh pertanian supaya kepala sekolah, kepala puskesmas kepala BPP jangan takut memberikan laporan kepada inspektorat tentang kinerja PNS dibawah binaannya apa bila mendapati PNS yang malas tidak masuk kerja, indisipliner.

“Untuk guru juga sering terjadi dalam satu tahun hanya mengajar bebulan bulan saja banyak meninggalkan tugas, menyambil kerjaan lain tinggal di Ketapang, hal seperti ini harus ada rekeomnedasi dari Sekda, pegawai yang tidak bertugas kita pecat saja, “ tegas Bupati.

Disampaikan Bupati Martin Rantan SH, bahwa beban pembiayaan urusan kepegawaian seperti gaji dan lain lainnya, menelan biaya yang cukup besar dalam APBD kabupaten Ketapang,

“ Untuk belanja pembangunan ditahun 2017 ini hanya kurang lebih Rp 600 miliar, dari jumlah APBD Rp. 2,1 triliun, itu artinya biaya sebesar Rp, 1,4 triliun untuk membiayai pegawai dan lain lainnya,“ terang Bupati.

Melihat terjadi ketidak seimbangan antar belanja publik dengan apa yang sudah dilakukan PNS terhadap layanan kepada masyarakat tidak seimbang.

Sementara untuk masalah- masalah di SKPD diungkapkan Bupati ada beberapa paket proyek yang sudah dibayar 100 persen tetapi tidak terlaksana dengan baik, hal ini juga masalah yang sering terjadi.

“Saya sudah diskusi dengan kejaksaan seperti di dinas pertanian ada 1170 paket proyek tetapi PPK hanya beberapa orang apakah mampu diawasi dicek benar- benar jadi 100 persen atau tidak, “ kata Bupati.

Dikatakan Bupati untuk itu kedepan PPK tidak boleh menangani lebih banyak kegiatan, hal ini harus dilihat rasionya beberapa paket proyek saja yang bisa dilakukan, semua permasalahan sumber daya manusia silahkan diungkapkam dalam diskusi- diskusi lokakarya, baik dibidang kesehatan pendidikan pertanian.

“Mari kita pecahkan masalah ini bersama-sama supaya mendapat solusi dan kualitas kedepan pemerintahan kita lebih baik, “ ajak Bupati.

Dari berbagai masalah yang terjadi diungkapkan perserta lokakarya, ataupun yang telah disampaikan Bupati maka Bupati berharap hasil loka karya ini menjadi sebuah solusi untuk berdiskusikan setelah itu keluar rekomendasi dan masing-masing SKPD melaksanakan rekomendasi tersebut.(adv/dra)