Bupati Ingatkan Jangan Banyak Biaya Makan Minum dan Perjalanan Dinas

“Penganggaran ditahun 2017 ini harus banyak mengarah kepada kegiatan-kegiatan fisik, sebagaimana misi yang kedua kita yakni meningkatkan infrastruktur Daerah,” tegas Bupati Ketapang

bupati-ketapang-martin-rantan-sh-wakil-ketua-dprd-junaidi-sp-sekda-drs-hm-mansyur-m-si-dan-para-asisten-dalam-rapat-kerja-membahas-anggaran-apbd-2017-di-pendopo-bupati-ketapang
Bupati Ketapang, Martin Rantan didampingi Setda dan Wakil Ketua DPRD Ketapang dan lain-lain memimpin rapat RKA tahun 2017 di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis (27/10).

KETAPANGNEWS.COM—Dalam Rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2017 yang di ruang rapat Pendopo Bupati Ketapang, Kamis,(27/10). Bupati Ketapang, Martin Rantan mengingatkan agar dalam anggaran tahun 2017 jangan banyak menganggarkan pada biaya belanja makan, minum, dan perjalanan dinas keluar Daerah.

Bupati menjelaskan, RKA dalam pelaksanaan anggaran ditahun 2017 merupakan penjabaran visi misi Bupati menuju Ketapang Maju dan Masyarakat yang sejahtera.

“Penganggaran ditahun 2017 ini harus banyak mengarah kepada kegiatan-kegiatan fisik, sebagaimana misi yang kedua kita yakni meningkatkan infrastruktur Daerah,” tegas Bupati melalui rilis pers Pendokumentasian Kehumasan Setda Ketapang.

Menurutnya,  anggaran perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati keluar daerah rutinya hanya 1 kali dalam sebulan. Terkecuali karena penugasan yang yang  sifatnya mendadak. Oleh sebab itu diupayakan pada tahun 2016 ada pelantikan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru, minimal eselon II dan eselon III. Sedangkan untuk eselon IV direncanakan pada Januari 2017.

“Setelah kita melakukan kesepahaman tentang APBD tahun 2017. Kita akan melakukan rapat bersama DPRD sekaligus pembahasan di komisi dan badan anggaran. Sehingga nantinya kita tidak menemukan persoalan-persoalan yang krusial,” tutupnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi SP mengatakan perangkat daerah harus bersama membawa Ketapang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya hal tersebut dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati yang tertuang dalam Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian, lebih dirincikan lagi kedalam RKA yang dibuat dalam perangkat daerah baru.

Mengenai anggaran makan minum, lanjut Junai kalau yang realistis itu sah sah saja. Namun yang menjadi persoalan adalah anggaran yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah personil dan jumlah hari kerja di kantor.

Ia berharap, pelaporan triwulan dan pelaporan semester harus memilik standar yang ditetapkan dengan melihat SKPD yang beban kerjanya tidak begitu berat, tetapi anggaran lebih tinggi dari pada SKPD yang memiliki beban kerja berat.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.