Penjelasan Dirut PT ISL, Terkait Polemik PT BGA Group Dengan Warga Segar Wangi

Direktur Utama PT ISL, Kamsen Saragih.
Direktur Utama PT ISL, Kamsen Saragih.

KETAPANGNEWS.COM- Terkait polemik yang muncul pasca PT Inti Sawit Lestari (ISL) BGA Grup menyelamatkan kerugian negara dengan memenangi lelang terhadap lahan perkebunan milik PT Benua Indah Grup (BIG), membuat pihak BGA Grup merasa di permainkan atas proses lelang yang dilakukan oleh lembaga negara.

Pasalnya, hasil proses lelang yang telah mereka menangi melalui prosedur lelang resmi yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melalui Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Risalah Lelang No 134/2015 tertanggal 26 Mai 2015 saat ini malah di klaim sejumlah masyarakat sebagai lahan perkebunan mereka.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT ISL, Kamsen Saragih mengatakan, sebelum pihaknya masuk atau tepat saat terjadinya ke vacuman PT Benua Indah Grup (BIG) di wilayah Sungai Melayu Kabupaten Ketapang membuat merosotnya perekonomian masyarakat di sekitar perkebunan serta terjadinya demonstrasi berjilid-jilid saat itu.

“Atas dasar kondisi tersebut Bupati Ketapang mengundang PT BGA untuk mendiskusikan peluang masyrakat agar dapat menjual TBS sawit di PKS PT BGA , dalam diskusi disepakati bahwa PT BGA dapat menerima TBS petani di PKS BGA di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah karena PT BGA belum memiliki PKS di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Kamsen melanjutkan, ketika akan diadakan lelang yang kesekian kalinya terhadap asset PT Benua Indah Group ( BIG ) disekitar sungai melayu , PT BGA juga dihimbau oleh Pemda Ketapang untuk mengikutinya. Hal diatas selaras dengan pernyataan tokoh masyarakat belasan desa yang beraudiensi dengan PT BGA dan meminta untuk mengikuti lelang.

Dimana, lanjut Kamsen, dalam pelaksana lelang asset PT BIG dan yang dijadikan agunan kredit di Bank Mandiri adalah Badan Lelang Negara melalui KPKNL dan dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 April 2015. Saat itu pihaknya mengikuti lelang dengan bendera PT Inti Sawit Lestri ( ISL ) dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.160.040.820.150 yang tertuang dalam risalah lelang No.134/2015 tanggal 8 April 2015 dengan luas kebun 11.518 Ha terdiri dari 3 (tiga) PT diantaranya PT SLA (Subur Ladang Andalan) selanjutnya berubah nama menjadi PT. WHI (Wahana Hijau Indah) seluas 4.397 Ha, PT. DSN (Duta Sumber Nabati) selanjutnya berubah nama menjadi PT. SPA (Sentosa Prima Agro) seluas 3.087 Ha serta PT. BMI (Bangun Maya Indah) selanjutnya berubah nama menjadi PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) seluas 4.034 Ha.

“Kemudian dari hasil verifikasi fisik di lapangan setelah memenangkan lelang ditemukan fakta bahwa semua bangunan objek lelang termasuk PKS rusak, infrastruktur seperti
jalan jembatan hancur, dan perekonomian masyrakat sangat sulit, luas tanaman inti eks PT BIG hanya seluas ± 4.600 Ha dikelola oleh masyarakat sejak PT BIG vacum, sisa areal seluas 6.918 Ha tidak dapat dikuasai karena terdapat SHM masyrakat, kebun masyarakat, pemukiman dan adanya izin baru PT lain, kemudian juga muncul dua peta HGU yang berbeda, yaitu peta yang dikeluarkan oleh BPN yang terjahit dalam SK HGU dan peta lain yang juga diterbitkan oleh BPN,” terangnya.

Kamsen mengaku, saat itu langkah operasional yang telah dilakukan setelah memenangkan lelang yakni sosialisasi hasil lelang dan Langkah yang akan dilakukan di 22 desa transmigrasi maupun desa asal dengan hasil, saat itu seluruh desa mendukung kehadiran PT ISL dan meminta diprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan, terhadap tanaman sawit inti yang selama ini dikelola oleh masyarakat selama PT BIG vacum, masyarakat menyatakan akan menyerahkan kebun tersebut kepada PT ISL dengan permohonan diberikan tali asih sebagai imbalan atas perawatan kebun.

“Jadi kita telah memperbaiki jalan jembatan terutama yang menghubungkan antar desa atau antar kebun terealisir dengan nilai ± 5 Miliar, pembayaran ganti rugi pola tali asih untuk perawatan tanaman inti selama di Kelola masyarakat pada saat PT BIG vacuum terealisir senilai Rp.8.398.000.000,- untuk 1.142 petani dengan luasan 5.175 Ha, melakukan replanting tanaman inti yang sudah tidak produktif seluas ± 4.600Ha dilakukan setelah dibayarkan tali asih kepada masyarakat yang mengelola selama PT BIG vacuum dengan demikian hak keperdataan masyarakat
atas kebun inti yang dikelolanya selama PT BIG vacum telah dilepaskan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait, kontroversi 2 peta HGU ditegaskannya, PT ISL mendapatkan dokumen HGU dari lelang negara yang sah dan tidak pernah ada yang keberatan saat diumumkan sebelum lelang maupun setelah lelang serta pihaknya telah bersikap akomodatif untuk penyelesaian ada nya 2 peta SK HGU,
meskipun sangat merugikan PT ISL agar pemegang regulasi untuk memberikan solusi yang adil dan bijaksana serta tidak semakin merugikan investor.

“Kalau mau menilai secara jujur dimana letak kesalahan kami, karena kami mendapatkan areal dari lelang negara yang sah dengan nilai Rp 160 miliar Dari luasan HGU 11.518 Ha namun hanya dapat dikelola seluas 5.175 Ha, sisa seluas 6.343 Ha berupa SHM masyarakat , izin baru PT lain, dan perladangan masyarakat. Kondisi demikian tidak membuat kami gelap mata menggusur lahan tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, terkait tunutan masyarakat Desa Segar Wangi pihakya menegaskan kalau telah menunaikan kewajiban pembayaran sebagai pemenang lelang senilai
Rp.160.040.820.150 dan telah membayarkan ganti rugi pola tali asih kepada masyarakat untuk areal eks inti PT BIG sebelum dilakukan replanting termasuk areal yang dibayarkan kepada masyarakat desa Segar Wangi.

“Bukan kah berarti masyarakat
desa Segar Wangi telah melepaskan hak keperdataanya, contohnya saja ketua tim investigasi dusun Mambuk- desa Segar Wangi atas nama Basuni telah menerima pembayaran tali asih senilai Rp. 56.725.000,- untuk luasan 21,81 Ha. Namun dalam beberapa bulan terakhir mempelopori beberapa kali demo menuntut kebun untuk masyarakat, dasarnya apa,” jelasnya.

Belum lagi, diakui Kamsen areal izin baru yang masuk desa Segar Wangi juga telah ditanda tangani kesepakatan kemitraan inti plasma 80 : 20 antara perusahaan dengan pihak desa. Sedangkan pola areal inti yang diperoleh dari hasil lelang dan telah direplanting oleh PT ISL menurut DIRJENBUN melalui surat No. 453/KB-410/E.6/03/2022 tanggal, 24 Maret 2022 tidak dikenai kewajiban plasma karena telah mejalankan pola Pirtrans.

“Dari kami mengajak mari kita berpikir jernih bahwa membaiknya kondisi sosial ekonomi di daerah Sei Melayu saat ini bukan serta merta berubah tanpa peran serta PT ISL dan Kerjasama dengan banyak pihak. Paling tidak bagi sebagian masyarakat 12 desa di daerah ini “menolak lupa” bahwa mereka pernah mengalami masa sulit beberapa tahun lalu karena terpuruknya PT Benua Indah,” pungkasnya. (Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.