Komisi II DPRD Ketapang Kunjungan Kerja Ke Dinastanbun & kantor BPN Ketapang.

anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor ATR/BPN Kabupaten
anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor ATR/BPN Kabupaten

KETAPANGNEWS.COM- Langkah yang dilakukan Komisi II DPRD Ketapang dalam menyikapi pengaduan masyarakat khususnya masalah tumpang tindih HGU dengan tanah yang diklaim milik masyarakat di area perkebunan di Kabupaten Ketapang serta masalah Koperasi pola kemitraan ditindaklanjuti dengan koordinasi dan konsultasi ke Dinas yang terkait.

Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang yang diketuai Uti Royden Top, bersama anggota melakukan kunjungan kerja ke Dinas Distanakbun Kabupaten Ketapang, yang diterima L. Sikat Gudag, M.Si. diruang kerjanya.Selasa, 19 Januari 2021,

Pada kesempatan tersebut anggota DPRD mempertanyakan prihal masalah HGU dan Koperasi pola Kemitraan dan permasalahan Tumpang tindih lahan serta  evaluasi HGU.

Mendapat pertanyaan tersebut Kadis Perkebunan Ir. L. Sikat Gudeg, M.Si menjelaskan ; permasalahan itu telah kami sikapi salah satunya adalah dengan pemberitahuan kepada Perusahaan agar mengoptimalkan lahan-lahan sesuai HGU untuk dikelola, perlu kami sampaikan pada pertemuan ini bahwa Pemerintah Daerah khususnya Bupati Ketapang akan mengambil sikap tegas dan evaluasi terhadap HGU yang belum dikelola.

Masalah perkebunan sudah ada perdanya termasuk pola kemitraan, permasalahan sengketa lahan jika ditarik kebelakang yang berperan itu adalah Desa, karena data awalnya dari situ, lihat dulu silsilahnya batasan-batasan kami ada dalam aturan Dinas Perkebunan.

Hal lain disampaikan oleh kepala Dinas Distanakbun tentang adanya temuan pupuk palsu yang beredar, tetapi telah kami tanggani agar tidak merugikan masyarakat.

Disamping itu Komisi II DPRD Ketapang mengharapkan, agar mengevaluasi terhadap HGU yang bermasalah atau yang belum dikelola. Dalam pemberian HGU perkebunan yang perlu diperhatikan mengenai batas-batas desa. Penyelesaian permasalahan yang perlu dibangun adalah satu persepsi langkah itu diambil agar tidak terjadi dikemudian hari.

Setelah kunjungan kerja dari Dinas Perkebunan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Ketapang .

Permasalahan yang dikoordinasikan merupakan hubungan dengan bidang pertanahan HGU perusahaan perkebunan.Kedatangan anggota komisi II diterima Banu Subekti selalu kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ketapang. Rombongan Anggota DPRD berjumlah 6 orang yang terdiri Uti Royden Top, Suyanto, Supriyanto, Thomas Ferlyan, Yakobus Dingum Sudianto dan Uti Waskito.

Pada intinya yang dipertanyakan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang diantaranya mengenai sertifikasi HGU Perusahaan Perkebunan maupun Pertambangan, hal ini yang sering terjadi sengketa antara pihak perusahaan dengan masyarakat, kemudian dipertanyakan tentang proses pelepasan Hak kepada masyarakat atau sebaliknya.

Dijelaskan pihak ATR/BPN bahwa jika terjadi sengketa pihak BPN melihat dulu, harus ada kepastian, apakah masuk dalam HGU atau bukan, perlu pengecekan dilapangan, semua itu ada regulasinya.

Tentang pemberian HGU, menurut kepala BPN sifatnya bersyarat, izin lokasi saja ada ganti ruginya jika terdapat tanam tumbuh milik masyarakat. Selain itu disampaikan juga bahwa Pemerintah pusat  tahun 2025 program sertifikat tanah sudah selesai, untuk Kabupaten Ketapang diberikan target yang cukup banyak jadi program itu masih tetap berlanjut.

Mengenai kunjungan kerja Anggota komisi II DPRD Kabupaten Ketapang ke Kantor BPN, pihak BPN sangat menghargai dan merupakan suatu kehormatan, dukungan DPRD Kabupaten Ketapang sangat diperlukan agar program sertifikat yang ditargetkan Pemerintah Pusat dapat tercapai.(Adv/Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.