Pemda Ketapang Terima Piagam Penghargaan dari Kementrian Keuangan RI

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi menywrahkan piagam penghargaan diterima lPlt Bupati Ketapang, Suprapto didampingi Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo dihadiri seluruh jajaran OPD.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi menywrahkan piagam penghargaan diterima lPlt Bupati Ketapang, Suprapto didampingi Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo dihadiri seluruh jajaran OPD.

KETAPANGNEWS.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang menerima piagam penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 dari Kementrian Keuangan RI di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (20/10).

Piagam penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi semua pihak terkait untuk terus bekerjasama dan bekerja keras guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yg profesional, tertib dan akuntabel.

Penyerahan piagam penghargaan disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi yang diterima langsung Plt Bupati Ketapang, Suprapto didampingi Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo dihadiri seluruh jajaran OPD.

Plt Bupati Ketapang, Suprapto dalam kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar yang telah menyampaikan piagam penghargaan Opini WTP ini.

“Terimakasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemda Ketapang terkait Opini WTP yang kami raih selama 6 kali berturut-turut,” katanya.

Suprapto menjelaskan, bahwa laporan keuangan Pemda Ketaoang tahun 2019 disusun terdiri dari pertama laporan realisasi anggaran, kedua neraca per 31 Desember, ketiga laporan operasional, keempat laporan arus kas, kelima laporan saldo anggaran lebih, keenam laporan perubahan ekuitas dan ketujuh  catatan atas laporan keuangan.

Ketujuh laporan tersebut telah dilakukan audit terinci oleh BPK RI pada 13 April sampai 20 Mei lalu, yang mana pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disanpaikan secara wajar dalam semua hal yang berprinsip pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dituturkan Suprapto hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda Ketapang tahun 2019 melalui surat BPK RI nomor 22.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020, menyatakan bahwa laporan keuangan diberikan Opini WTP dan hari ini Penyerahan piagam Opini WTP merupakan bukti kinerja maksimal Pemda dalam melaksanakan tugas-tugaa penyelenggaraan pemerintagan yang baik sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Suprapto menambahkan, Opini WTP dari BPK RI merupakan harapan kita bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Ketapang sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata keloka keuangan daerah yang baik dan akuntabel yang tentunya pencapaian ini melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.

Untuk itu, ke depan seluruh Kepala OPD diminta agar berupaya melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dan berkelanjutan, melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian intern Pemda terhadap temuan BPK, melakukan penyesuaian semua regulasi serta peningkatan dan penyempurnaan seluruh sistem aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan khususnya dengan telah diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

“Menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap dapat mempertahankan Predikat WTP di tahun-tahun mendatang,” ajaknya. (Adv/Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.