Optimalkan Aset Daerah, BPKAD Ketapang Kerjasama dengan UI

Penandatangan berkas kerjasama antara BPKAD dan UI turut disaksikan langsung Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Heronimus Tanam
Penandatangan berkas kerjasama antara BPKAD dan UI turut disaksikan langsung Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Heronimus Tanam

KETAPANGNEWS.COM – Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI), Rabu (21/10/2020).

Penandatangan berkas kerjasama antara BPKAD dan UI turut disaksikan langsung Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Heronimus Tanam. Serta dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Ketapang.

Kepala BPKAD, Alexander Wilyo mengatakan, kerjasama dilakukan sebagai tindaklanjut MoU antara Pemda Ketapang dan UI pada Februari 2020 lalu yang meliputi beberapa aspek. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, litbang dan pengelolaan aset daerah.

“Banyak hal yang dikerjasamakan Pemda dan UI. Hari ini agenda kita adalah tindak lanjut kerjasama di bidang pengelolaan aset daerah,” kata Alexander Wilyo kepada awak media usai kegiatan, Rabu (21/10).

Alex menjelaskan, dengan sudah terjalin kerjasama, BPKAD akan meminta bantuan UI untuk melakukan kajian dari sisi akademis maupun tinjauan praktis. Tujuannya agar aset daerah yang ada dapat dikelola secara maksimal.

“Sekarang memang pengamanan aset yang kita lakukan sudah baik, bahkan dapat apresiasi dari KPK. Namun tetap harus dioptimalkan, terutama aset yang memiliki potensi ekonomis guna menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Menurut dia, kinerja dan prestasi BPKAD terhadap pengamanan aset menjadi salah satu pendukung hingga membuat UI tertarik menjalin kerjasama. Dimana pada tahun 2017, aset daerah bersertifkat hanya 18 persen, kemudian di rentang 2017 – 2019 meningkat 60 persen.

“Kita bisa sertifikasi aset sampai 300 bidang tanah dengan BPN Ketapang. Dalam setahun 200 sampai 300 sertifikat, jadi pemerintah pusat kaget akan hal itu, termasuk UI,” lanjutnya.

Dia berharap, atas sudah terjalin kerjasama antara BPKAD dan UI tidak ada lagi kesan bahwa aset milik Pemda Ketapang terlantar atau tidak terdata. Terlebih aset adalah kekayaan daerah yang semestinya wajib dikelola.

“Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut di tahun 2021 dengan instansi lain. Kita juga berharap tidak lagi terjadi rasionalisasi anggaran akibat covid-19 yang sempat membuat kerjasama ini tertunda,” harapnya.

Sementara perwakilan UI, Junaidi menyebutkan, sesuai hasil riset yang dilaksanakan pihaknya, Kabupaten Ketapang memiliki pengamanan aset daerah cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain.

“Setelah diamankan bagiamana optimalisasinya. Hari ini kita akan percepat lagi, kita akan bantu riset untuk optimalisasinya. Termasuk membantu bantu strategi apa yang bisa dilakukan sesuai data yang kita punya,” sebu Junaidi.

Ia berpendapat, jika Kabupaten Ketapang berhasil mengamankan aset dan optimalisasinya, maka PAD dapat meningkat. PAD yang meningkat tentu berdampak pada rendahnya tingkat ketergantungan ke Pemerintah Pusat.

“Kerjasama seperti ini juga ada dibeberapa daerah, termasuk Banggai (Sulawesi Tengah) dan Sukabumi Jawa Barat. Khusus di Kalimantan Barat baru Ketapang,” timpalnya. (Adv/Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.