Tersangka Sumur Pantek Dilimpahkan

Kerugian Negara Rp. 1, 5 Miliar

D1959F75-7324-46B2-AEE8-927764E0ACDF-1
Pelimpahan tersangka HS ( Pakai Rompi) beserta barang bukti kasus dugaan korupsi pembangunan sumur pantek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Jum’at (20/3).

KETAPANGNEWS.COM – Kepolisian Resort Ketapang melimpahkan tersangka HS beserta barang bukti kasus dugaan korupsi pembangunan sumur pantek ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Jum’at (20/3).

Tersangka akan langsung dibawa Jaksa Penuntut Umum Kejari Ketapang ke Pontianak untuk dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pontianak.

Kapolres Ketapang AKBP RS Handoyo melalui Kasat Reskrik Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto membenarkan telah melakukan tahap dua atau pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Sebelum dilimpahkan tersangka sempat dilakukan penahanan selama 60 hari di Mapolres Ketapang.

“setelah semua berkas lengkap hari ini kita lakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejari,” ujarnya Jum’at (20/3).

Eko menuturkan, tersangka sendiri diduga melakukan penyalahgunaan wewenang selaku PPK pada pekerjaan pembangunan sumur pantek tahun anggaran 2015 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,5 Miliar sesuai perhitungan yang telah dilakukan BPKP.

Dari kerugian negara kata Eko, tersangka sempat mengembalikan uang sebesar Rp 504 juta dan bukti pengembalian telah diserahkan ke JPU.

“pasca pelimpahan proses hukum selanjutnya ada di Kejaksaan,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengaku pihaknya akan langsung membawa tersangka ke Pontianak untuk dititipkan ke Lapas Pontianak.

“Setelah kita terima pelimpahan tahap dua ini, hari ini juga kita akan bawa tersangka untuk dititipkan di Lapas Pontianak karena untuk sidang kasus Tipikor berlangsung di Pengadilan Tipikor Pontianak,” katanya.

Agus menjelaskan, tersangka sendiri selaku PPK pada pembangunan sumur pantek diduga telah melakukan tindak pidana penyimpangan seperti memecah paket pekerjaan, ikut andil dalam pengadaan mesin serta adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Akibatnya negara sesuai audit BPKP Kalbar dirugikan sebesar Rp 1.561.636.134 Miliar, yang mana tersangka telah beritikad baik dengan mengembalikan sebesar Rp 504 juta untuk dititipkan ke kas daerah,” jelasnya.

Agus menambahkan, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

“Untuk dugaan keterlibatan pihak lain akan kita lihat nanti di fakta persidangan, untuk tersangka ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara,” tegasnya.

Sementara Kuasa Hukum tersangka, Laode Silitonga mengatakan akan melakukan penbelaan terhadap klienya, kasus akan dipelajari, terlebih kasus korupsi tidak mungkin berjalan sendiri, pelaku biasa lebih dari satu.

“makanya dipersidangan kita akan buka dan liat fakta persidangan, kita juga ada bukti terkait perjanjian dan bukti kuitansi dan akan kita buka dipersidangan kita akan pertimbangan untuk penangguhan penahanan, walaupun kemungkinan kasus korupsi ditolak,” katanya.

Menurutnya, pengembalian kerugian negara sudah dikernbalikan sebelum klienya jadi tesangka.

” jadi ini itikad baik klien kami tentunya harus menjadi pertimbangan hakim nantinya,” tandasnya.( Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.