TPS Dari Kayu dan Semen Akan Diganti Jadi Bak Kontainer

TPS Kontainer - Net
TPS Kontainer – Net

KETAPANGNEWS.COM – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kabupaten Ketapang terus melakukan berbagai menanggulangi persoalan sampah. Salah satu upaya itu yakni mengganti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari kayu dan semen menjadi bak sampah kontainer.

Kepala Dinas Perkim-LH Ketapang, Dennery mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan berbagai menanggulangi persoalan sampah yang ada di Ketapang. Termasuk mengurangi tempat-tempat sampah kayu dan beton yang dinilai membuat kondisi terlihat kumuh.

“Semakin banyak bak sampah kayu dan beton semakin tampak kumuh lingkungan. Makanya pelan-pelan kita ubah bak sampah itu menjadi tempat sampah kontainer, itu sedang berjalan,” katanya Kamis (13/2).

Ia menyebutkan, sebelumnya ada sekitar 165 bak sampah kayu dan beton tersebar di Kota Ketapang. Setelah dilakukan standarisasi tempat sampah menjadi kontainer, bak sampah kayu dan beton tinggal sekitar 85 unit.

“Kita ganti supaya lingkungan tidak tampak kumuh. Terlebih tempat sampah kontainer kapasitas penampungan lebih besar, sehingga beberapa unit bak sampah kayu bisa diganti hanya dengan satu unit bak sampah kontainer,” ujarnya.

Untuk bak sampah kontainer sendiri, doakui dia sudah ada 14 bak yang sudah beroperasi. Kedepan pihaknya akan terus menambah bak sampah kontainer lantaran secara jumlah untuk sekarang belum memadai.

“Tahun 2020 ini kita juga ada tambahan sembilan unit bak sampah kontainer. Idealnya masih diperlukan sekitar 20 unit lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Sri Windaryati mengaku, sedikitnya perhari pihaknya mengangkut 142 kubik sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah.

Guna menanggulangi persoalan sampah, pihaknya bekerjasama dengan Bank Sampah yang ada di Ketapang untuk pengangkutan sampah-sampah perumahan dan pemisahan sampah-sampah, khususnya sampah organik dan anorganik.

“Kita berharap dengan akan ditetapkannya Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini sedang dalam proses di bagian hukum bisa menjadi dasar hukum agar masyarakat lebih sadar membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

“Jadi kalau Perbup sudah terbit, maka nanti sanksinya mengacu ke Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum, sanksinya mulai dari pidana selama 6 bulan hingga sanksi denda 5 juta rupiah,” timbalnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.