PT Hungarindo Persada Diduga Robohkan Sawit Warga Tanpa GRTT

Lahan Warga
Salah satu Warga Kecamatan Sungai Melayu menunjukkan pohon sawit yang sudah dirobohkan.

KETAPANGNEWS.COM – Ratusan hektar lahan sawit milik warga empat Desa di Kecamatan Sungai Melayu Rayak diduga telah dirobohkan PT Hungarindo Persada sejak beberapa tahun terakhir. Perobohan sendiri dinilai pemilik lahan tanpa adanya sosialisasi dan ganti rugi dari perusahaan.

Tokoh Masyarakat Sungai Melayu Rayak, Karli Kalotak menuding bahwa perusahaan berbuat semena-mena atas perobohon ribuan pohon sawit milik masyarakat. Padahal masyarakat (petani) bersusah payah mengangkat kehidupan dengan membeli lahan dan menanam sawit.

Menurut dia, penggusuran dan perobohan kelapa sawit milik ratusan kepala keluarga di SP 1,2,6 dan 8 sudah dilakukan perusahaan sekitar empat bulan terakhir. Parahnya tanpa ada sosialisasi dan pergantian terhadap tanaman masyarakat.

“Yang digusur kurang lebih 300 hektar. Kemungkinan akan terus bertambah, karena sampai saat ini perusahaan masih terus melakukan perobohan terhadap sawit-sawit warga,” ungkapnya, Jum’at (14/2).

Ia melanjutkan, sejauh ini dalih perusahaan melakukan perobohan adalah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Berdasarkan hasil pengecekan pihaknya bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Pemkab Ketapang diketahui HGU perusahaan itu belum ada.

“Warga membeli tanah sudah ada yang sejak tahun 2010 dan sebagian mulai menanam sejak tahun 2013. Kemudian sudah ada juga mengurus sertfikat hak milik yang sedang diproses BPN. Kalau memang masuk HGU, mengapa BPN memproses pengurusan sertifikat warga, terbukti adanya bukti pembayaran warga me BPN,” paparnya.

Atas persoalan itu, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk peduli serta membantu masyarakat yang dirampas hak-haknya. Terlebih setelah persoalan mencuat, perusahaan bersedia mengganti rugi pohon masyarakat hanya Rp 25 ribu perbatang.

“Kepada pemkab, pemprov, pemerintah pusat bahkan Presiden, kami butuh bantuan. Jangan biarkan rakyat susah semakin susah atas tindakan ini. Sebagian masyarakat menerima karena terpaksa ganti rugi yang hanya 25 ribu perbatang, ini sangat,” tambahnya.

Sementara Sudarnoto (56), satu diantara warga Desa Sungai Melayu Baru, Kecamatan Sungai Melayu Rayak mengaku jika dirinya tida dapat menahan tangis ketika mengetahui ratusan batang pohon sawit milik anaknya dirobohkan perusahaan.

“Punya anak saya ada lima hektar lahan, sudah ditanami 800 batang sawit sejak beberapa tahun lalu. Tapi sekarang semua habis dirobohkan perusahaan tanpa ada pemberitahuan dan ganti rugi,” ujarnya.

Kata dia, untuk mendapatkan lahan dan menanan sawit tersebut, anaknya menabung bertahun-tahun. Saat ini, lahan milik anaknya telah proses pembuatan sertifikat hak milik di BPN Ketapang dari SKT yang sebelumnya didapat ketika membeli lahan.

“Anak saya sampai nangis-nangis melihat semua pohon sawitnya di babat habis perusahaan. Saya kira aturan agama manapun tidak diajarkan berlaku zalim seperti itu,” ucapnya.

“Kami menuntut keadilan kepada pihak terkait agar persoalan bisa terselesaikan. Sebab tidak ada lagi harapan setelah sawit yang telah ditanam bertahun-tahun ternyata sudah roboh,” timpalnya.

Tidak hanya Sudarnoto, Warga Desa Sungai Melayu Baru SP 1, Suryanto juga mengaku tidak menyangka puluhan hektar lahan miliknya beserta keluarga besarnya yang sudah ditanami sejak 2013 sebagian di robohkan. Dia menyebut tidak ada ganti rugi.

“Lahan saya beserta keluarga besar ada 30 hektar. Itu kami beli sejak tahun 2013 lalu, kami tebang dan tanami menggunakan tangan dan keringat kami sendiri,” kenangnya.

Namun, lanjut dia, sekarang pohon sawit yang sudah besar sebagian digusur perusahaan tanpa pemberitahuan. Sedangkan sebagian lainnya telah dikepung tanaman sawit milik perusahaan.

”Kejadian ini membuat kami steres, tidak sedikit biaya saya dan keluarga yang telah dikeluarkan, totalnya kurang lebih Rp1 miliar. Sebab
untuk 10 hektar saja, biaya yang telah kami keluarkan sampai sekarang sekitar Rp300 juta. Makanya kami merasa ada perampasan hak,” nilai dia.

Dia mengaku, saat ini pihaknya sedang menunggu penertiban sertifikat atas lahan dirinya termasuk masyarakat lain yang telah diproses BPN sejak tahun 2018 lalu.

“Kami sudah mengajukan pembuatan sertifikat hak milik sejak 2018. Kami juga sudah bayar ke BPN, biayanya satu surat mencakup 2,5 hektar Rp 2.950.000, hanya saja belum keluar sertifikatnya,” tuturnya.

Perobohan Pohon Sawit Hanya Milik Warga Yang Menerima Tali Asih

Manager PT Hungarindo Persada, Suyitno mengatakan, bahwa pihaknya sudah memiliki HGU lahan sejak tahun 2016 lalu. Bahkan saat itu diakuinya tidak ada tanam tumbuh masyarakat di HGU perusahaan.

“Saat itu kami masih menunggu proses-proses yang ada, baru ditahun 2019 kami bisa mengerjakan lahan itu. Ternyata masyarakat ada membeli lahan dibawah tangan tanpa pemberitahuan ke desa dan satlak,” katanya.

Menurutnya, ketika akan digarap perusahaan namun sudah ada tanam tumbuh lahan didalam HGU, maka dilakukan mediasi kepada masyarakat oleh pihak desa untuk proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilaksanakan sejak November, Desember hingga Januari 2020.

“Hasil mediasi itu disepakati pergantian tali asih yang nominalnya memang benar Rp25 ribu perbatang. Sebagian masyarakat ada yang terima, tapi untuk mediasi bulan Januari saat akan dibayar masyarakat tidak mau, karena ada yang mengompori sehingga masuk angin,” jelasnya.

Saat mediasi, telah disepakati bahwa sebelum perusahaan menggarap lahan dilakukan pembersihan kiri dan kanan lahan. Tujuannya supaya dilapangan tidak semak dan lebih memudahkan, setelah itu baru dilakukan pembayaran.

Namun, ketika disinggung soal pohon kelapa sawit warga yang dirobohkan tanpa pemberian tali asih dan pemberitahuan, Suyitno justru membantah hal tersebut. Dia menyebut perobohan pohon-pohon sawit hanya milik warga yang telah menerima tali asih.

“Perobohan sejak Desember sampai sekarang masih dilakukan. Itu hanya yang tali asihnya sudah dibayar,” terangnya.

Mengenai persoalan masyarakat yang telah mengurus sertifikat hak milik ke BPN, dia menilai kalau masyarakat melakukan itu secara diam-diam ke BPN. “Harusnya BPN memberikan penjelasan ke masyarakat,” tuntasnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.