Elpiji Melon Sering Langka, DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat

Pertamina dan Hiswana Migas Tak Hadiri Undangan Komisi II DPRD

Rapat Dengar Pendapat
Rapat Dengar Pendapat Umum menyikapi langkanya elpiji 3 Kg oleh Komisi II DPRD Ketapang, Kamis (20/2).

KETAPANGNEWS.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum menyikapi kelangkaan gas dan penerapan HET khusus elpiji 3 Kg di Ketapang, Kamis (20/2) sore.

Dalam rapat tersebut melibatkan Staf Ahli Bupati, Bagian Ekonomi Pemkab, Disperindagkop UKM, Kepolisian dan Majelis Daerah Korps Alumni HMI Ketapang. Sementara pihak Pertamina tidak satupun hadir pada rapat tindak lanjut Audiensi KAHMI 4 November 2019 lalu itu.

Koordinator Presidum MD KAHMI Ketapang, Riduan SP memaparkan, kelangkaan elpiji yang kerap terjadi di Ketapang harus disikapi secara serius. Menurutnya kelangkaan seolah menjadi persoalan musiman sehingga berdampak terhadap tingginya harga eceran.

“Perlu kerjasama semua pihak untuk menuntaskanya. Tapi kita sangat menyayangkan pihak Pertamina dan Hiswana Migas tidak hadir, padahal kehadiran mereka sangat penting untuk mencari akar masalahnya serta menggali informasi penting lainnya,” kata Riduan SP.

Riduan melanjutkan, mengenai harga elpiji subsidi, fakta dilapangan jauh dari ketentuan HET, yakni sekitar Rp 35 ribu bahkan di tempat-tempat tertentu mencapai Rp40 sampai Rp50 ribu per tabung serta cukup sulit didapat.

Untuk itu, KAHMI meminta kepada pemerintah sesuai kewenagannya melakukan sosialisasi HET elpiji subsidi sesuai ketetapan dan melakukan Pengawasan secara ketat.
Kemudian perangkat pemerintah perlu melakukan pendataan warga agar penyaluran tepat sasaran.

“Distribusi pangkalan juga perlu di tata ulang. Sebab saat ini ada Kecamatan yang minim pangkalan, sementara dilain sisi ada Kecamatan memiliki lebih dari 70 pangkalan,” sarannya.

Ia menambahkan, KAHMI juga mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) melibatkan semua pihak guna mengatasi permasalahan kelangkaan dan mahalnya elpiji 3 kg.

“Kepada aparat penegak hukum, kita minta bertindak tegas pada oknum-oknum yang nakal, baik itu penimbun maupun pangkalan piktif dan lain sebagainya sesuai UU Migas maupun UU perlindungan konsumen,” tuntas Alumni Fakultas Pertanian UNTAN itu.

Komisi II DPRD
Anggota Komisi II DPRD Ketapang ketika diwawancara awak media, Kamis (20/2)

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Ketapang, Yakobus Digum Sudianto mendesak Pertamina dan BPH Migas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pangkalan. Tujuannya agar pendistrbusian elpiji 3 Kg tepat sasaran.

“Kalaupun harus dibentuk tim Satgas, dalam jangka waktu yang panjang mungkin saja akan terjadi. Tentu Pemerintah Daerah juga harus mengatur semua SOP-nya,” ucap Yakubus usai memimipin rapat dengar pendapat, Kamis (20/2).

Anggota Komisi II, Uti Royden Top menambahkan, terhadap ketidakhadiran Pertamina dalam rapat, pihaknya berencana akan memanggil kembali sampai hadir. Kata dia, domain menjelaskan secara keseluruhan atas persoalan elpiji berada di pertamina.

“Sebenarnya kami selaku DPRD merasa tidak dihargai. Alasan mereka tidak hadir karena surat undangan masuknya H-1, sedangkan mereka meminta pemberitahuan minimal H-3. Tapi nanti pihak Pemda juga memanggil pertamina serta melibatkan Legislatif,” tuturnya.(Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.