Bupati: Workshop KAHMI Diminta Hasilkan Kebijakan Strategis Untuk Pemda

“Dalam kesempatan ini saya berharap kepada peserta wokrshop agar dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang bisa dilaksanakan bersama-sama dalam upaya perlindungan anak sebagai penyelamat aset daerah,“ pinta Farhan saat membacakan sambutan Bupati.

farhan-se-msi
Asisten II Setda Ketapang, H Farhan SE MSI saat membacakan sambutan Bupati Ketapang pada pembukaan Workshop Perlindungan Anak Daerah, Kamis (2/11) di Aula Bappeda. Foto: Abdul Salim

KETAPANGNEWS.COM—Workshop Perlindungan Anak Daerah dengan tema inisiasi upaya perlindungan anak sebagai penyelamatan aset daerah, yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ketapang, di ruang rapat Kantor Bapeda Ketapang Rabu (2/11). Dibuka langsung oleh Bupati Ketapang melalui Asisten II, H Farhan SE Msi, sekaligus menjadi narasumber.

Bupati Ketapang Martin Rantan SH, dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Ketapang, Farhan mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KAHMI yang telah mempersiapkan dan melaksanakan workshop, sebagai upaya meminimalisir permasalahan anak di ketapang.

“Atas nama pemerintah memberikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini,” kata Bupati Ketapang.

Farhan menjelaskan, anak merupakan amanah dari Tuhan dan generasi penerus untuk membangun Bangsa ini. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan baik dari pihak keluarga masyarakat maupun pemerintah.

Ia memaparkan, Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah berupaya untuk memperhatikan dan melindungi anak termasuk anak penyandang distabilitas.

Sebagaimana dalam pasal 15, lanjutnya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan dan kejahatan sexsual.

Menurutnya, Pemkab Ketapang telah berupaya mencegah dan meminimalisir kasus-kasus terjadi terhadap anak melalui kegiatan yang dilaksanakan dimasing- masing SKPD. Paling khsusus adalah di Badan PMD Pemberdayaan Perempuan dan KB maupun Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan.

“Dalam kesempatan ini saya berharap kepada peserta wokrshop agar dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang bisa dilaksanakan bersama-sama dalam upaya perlindungan anak sebagai penyelamat aset daerah,“ harapnya.

Ia menambahkan, diharapkan wokrshop ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan motivasi kepada semua pihak dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan daerah dan tentunya dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang strategis terhadap perlindugan anak di Kabupaten Ketapang.(absa/dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published.