DPRD Minta Bupati Evaluasi Kinerja SKPD

"Saya kira dengan penundaan ini Bupati dan Wakilnya dengan kewenangannya harus mengevaluasi kinerja bawahannya yang dinilai menghambat yang berdampak pada penundaan,"

bm

KETAPANGNEWS.COM—Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus meminta Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi kinerja bahkan mencopot kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dinilai menjadi salah satu faktor ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) Ketapang sebanyak Rp 41 Miliar perbulannya terhitung sejak September hingga Desember 2016.

Menurutnya dari hasil koordinasi pihaknya bersama Pemda Ketapang ke Kementrian Keuangan beberapa waktu lalu, diketahui penundaan dana DAU bukan persoalan serapan anggaran rendah melainkan masih banyaknya uang yang tersimpan di KAS daerah Ketapang pada bulan Juni 2016 yang mencapai sekitar Rp 400 miliar.

“Sudah lumayan banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan, hanya saja pembayarannya yang lambat, sehingga kas daerah perjuni masih tinggi, dari dasar itu pemerintah pusat melakukan simulasi jika dana DAU untuk Ketapang dipotong sebesar Rp 41 Miliar perbulan maka dinilai cukup aman,” ungkapnya, Kamis (15/9).

Ia melanjutkan, penyebab kas daerah yang masih banyak tidak hanya akibat banyaknya proyek yang sudah dikerjakan tetapi belum dilakukan pembayaran, melainkan adanya dana Silva tahun 2015 di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp 100 Miliar lebih.

“Per Juni uang di kas daerah totalnya ada sekitar Rp 400 miliar jadi pemerintah pusat menilai jika dilakukan penundaan sebesar Rp 41 miliar perbulannya maka Ketapang dinilai masih aman,” jelasnya.

Lamanya pencairan atau pembayaran proyek yang sudah dikerjakan akibat tidak maksimalnya kinerja SKPD terkait yang dalam hal ini diantaranya seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta beberapa dinas lainnya. Untuk itu iapun meminta Kepala SKPD agar tidak bertindak melebihi Bupati dan harus dapat mempercepat dan memperlancar pembangunan.

“Saya kira dengan penundaan ini Bupati dan Wakilnya dengan kewenangannya harus mengevaluasi kinerja bawahannya yang dinilai menghambat yang berdampak pada penundaan, karena orang berpikir ini karena kinerja Bupati padahal karena kinerja bawahannya, jadi jika ada Kepala Dinas yang tak sejalan dengan visi misi atau pun menghambat pembangunan harusnya di copot dan diganti,” tegasnya.

Menurutnya, dampak penundaan dana DAU tentu sangat terasa lantaran rencana pembangunan yang sudah ada otomatis akan tertunda, untuk itu ia berharap agar Pemda Ketapang dapat optimis menyikapi hal ini, terlebih dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) nomor 125 berbunyi kalau ini hanya penundaan bukanlah pemotongan sehingga ketika pendapat negara dapat terkejar maka dana yang ditunda bisa kembali dicairkan jika tidak ditahun 2016 maka ditahun 2017.

“Artinya Pemda harus berani menjalankan rencana pembangunan yang sudah ada di APBD, itu saran kami dari DPRD karena DPRD optimis ini hanya penundaan dan akan dicairkan nanti,” sarannya.

Ia menambahkan, agar Pemda Ketapang melalui masing-masing kepala SKPD untuk mempercepat pembangunan maupun pembayaran atas kerjaan yang sudah berjalan saat ini dengan waktu yang ada untuk menghindari jika ada wacana  pemotongan kembali jika kas daerah masih menumpuk.

“Harapan kami bupati dapat mengganti pejabat di SKPD yang lamban bekerjanya,” tukasnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.