Komisi IV: Pemkab Punya Hak ‘Blacklist’ Perusahaan Gagal Selesaikan Proyek

Berdampak Pada Serapan Anggaran Tahun 2019

A Sholeh
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh ST MSos.

KETAPANGNEWS.COM—Meski sudah masuk tahun 2020, sejumlah pekerjaan mega proyek di Kabupaten Ketapang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 masih ada yang belum selesai 100 persen.

Akibat keterlambatan pembangunan itu, berdampak pada tidak maksimalnya serapan anggaran tahun 2019. Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan, Achmad Sholeh ST Msos menuding sumber masalahnya berada di perusahaan pemenang lelang.

Menyikapi persoalan tersebut, Achmad Sholeh ST Msos meminta kepada seluruh OPD yang akan melaksanakan pelelangan proyek besar tahun 2020, kedepannya untuk lebih teliti melihat track record perusahaan. Kata dia, bagi yang saat ini gagal harus menjadi catatan bagi OPD.

“Bagi perusahaan yang tahun ini gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, saya minta tahun depan jangan diikutsertakan lagi, biar ada efek jera dan pembelajaran perusahaan lain. Bila perlu kontraktornya juga harus dicatat dan diingat,” kata Achmad Sholeh, Rabu (8/1/2020).

Menurut dia, Pemerintah mempunyai hak tidak menerima perusahaan yang dianggap gagal mengerjakan proyek pada tahun sebelumnya ketika ikut lelang tahun berikutnya. Akan tetapi, semua kembali kepada pihak-pihak terkait seperti SKDP dan LPSE.

“Sumua itu ada ketetapannya, apabila pelaksana pada tahun ini tidak bisa menyelesaiakan pekerjaan, Pemda Ketapang punya hak balcklist terhadap perusahaan itu,” tegasnya.

“Bagi saya, untuk saat ini banyak perusahaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Mengenai detail nama-nama perusahaan saya tidak bisa sebutkan sekarang, intinya banyak,” timbal Legislator Parati Golkar itu.

Sementara mengenai masih adanya pekerjaan belum selesai, ia meminta agar instansi yang bersangkutan tidak melakukan pencairan 100 persen. Dia mengaku tidak akan sungkan melakukan pemanggilan bila hal demikian terjadi.

“Jangan sampai mencairkan 100 persen anggaran jika pekerjaan belum selesai, itu ada konsekuensi hukumnya. Semua rincian akan diketahui saat LKPJ Bupati nanti, kalau ada yang berani kami komisi IV akan panggil PPK proyek bersangkutan,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauaan, saat ini proyek tahun 2019 yang masih belum selesai adalah pengerjaan Jalan Pelang – Batu Tajam senilai Rp56 miliar lebih. Diketahui proyek tersebut dikerjakan PT Marga Mulya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.