Berikut Tiga Perusahaan Penerima Denda Dari Dinas PUTR

PT Rantau Kapuas Raya Didenda Rp180 Juta

Pengerjaan Proyek
Proses Pengerjaan proyek Jalan Pelang – Batu Tajam oleh PT Marga Mulya.

KETAPANGNEWS.COM—Tahun 2019, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang telah mendenda tiga perusahaan pemenang lelang proyek fisik. Denda diberikan sebagai akibat ketidakmampuan sejumlah perusahaan tersebut menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Adapun tiga perusahaan penerima denda diantaranya, pelaksana proyek Jalan Pelang –  Batu Tajam (PT Marga Mulya), pelaksana proyek Jalan Tanjung – Lamboi Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu (PT Rantau Kapuas Raya) dan pelaksana proyek Jalan Kelampai (Dungon Baru) – Jembatan Kelampai, Kecamatan Kendawangan (CV Torina).

“Ada tiga perusahaan pelaksana proyek fisik yang kita berikan sanksi denda. Ketiganya adalah PT Marga Mulya, PT Rantau Kapuas Raya dan CV Torina,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiga proyek itu, Arif Lukman saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Arif menjelaskan, dari ketiga pelaksana penerima denda, saat ini yang masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dimasa perpanjangan waktu yaitu Pelang – Batu Tajam. Bahkan pihaknya juga belum menghitung besaran denda untuk PT Marga Mulya perhari.

“Khusus proyek Jalan Pelang – Batu Tajam masih proses pengerjaan dan belum dilakukan penghitungan jumlah denda setiap harinya, namun untuk besaran denda akan disesuaikan dengan aturan, nanti akan dihitung,” jalas Kabid Bina Marga ini.

“Sedangkan proyek Jalan Tanjung – Lamboi – Pasir Mayang sudah selesai dikerjakan, total denda Rp180 juta dan sudah dibayarkan. Begitu juga Jalan Kelampai – Jembatan Kelampai yang sudah selesai, dendanya lebih kecil karena progresnya pada akhir kontrak 93 persen, jadi 7 persenya saja dikenakan denda,” timbalnya.

Ia melanjutkan, terhadap tiga perusahaan itu, pihaknya tidak memiliki catatan khusus atau pertimbangan ketika tahun 2020 masih mengikuti lelang di Dinas PUTR. Menurutnya, masih diperbolehkan karena sudah mengikuti aturan.

“Mengacu ke Perperes, kalau masa waktu kontrak proyek habis, sementara pelaksana masih mau melanjutkan pekerjaan, itu hanya didenda. Kecuali tidak mau melanjutkan dan kontraknya diputus, maka sanksinya berupa denda disertai blacklist,” terangnya.

Menurut dia, ketiga perusahaan tersebut belum terkatagori gagal menyelesaikan pekerjaan karena menyanggupi penyelesaiannya dimasa penambahan waktu. Sementara kebijakan penambahan waktu diberikan sebagai bentuk memberi kesempatan penyelesaian 100 persen.

“Belum terkatagori gagal, sebab masih mau melanjutkan pekerjaan. Misalnya pengerjaan Pelang – Batu Tajam yang diberikan kesempatan 50 hari sesuai pengajuan mereka,” tambahnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.