Pemdes Seriam Diduga Gelembungkan Data Penerima Plasma di Koperasi ASM

Ada Permainan Oknum

Penerima SHK
Salah satu warga Penerima SHK Koperasi ASM, Leleng (kanan) menunjukkan slip gaji bulan November ketika ditemui media, Kamis (21/11).

KENDAWANGAN, KN—Terjadinya penambahan data calon penerima plasma dalam Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) PT Agro Sejahtera Manunggal, Desa Seriam Kecamatan Kendawangan memicu protes sejumlah pemilik Sisa Hasil Kebun (SHK) yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang.

Penambahan jumlah masuk data B melalui usulan Pemerintah Desa (Pemdes) Seriam sebanyak 1.341 dianggap tidak wajar. Mereka menilai data itu diluar kesepakatan dan sengaja digelembungkan oknum aparat Desa selaku tim pendata untuk kepentingan kelompok tertentu.

Salah Satu Warga Dusun Badak Berendam sekaligus pemilik SHK, Leleng (47) menyebutkan, pada usulan data B awal disepakati bersama berjumlah 106 orang yang kemudian berubah menjadi 551. Seiring berjalan waktu, tanpa sepengetahun kembali berubah diangka 1.341 penerima.

“Usulan tahap 1 data B 106 kita sepakati, bahkan 551 usulan kedua juga tidak dipermasalahkan. Tapi sangat tidak masuk akal adanya perubahan 1.341, sementara tidak diketahui siapa saja orang yang musuk data sampai ribuan itu, sebab soal data mereka (pemdes-red) tidak terbuka,” kata Leleng, Kamis (21/11).

Dia menjelaskan, munculnya data B karena pada pendataan data A yang sudah mendapat SK Bupati dinggap Pemdes Seriam  masih belum merata atau ada warga yang belum masuk, sehingga muncul kebijakan Desa untuk menambah data B pada pola kemitraan 280 Hektare.

“Khusus yang masuk data B usalan 106 yang berubah 551, gajinya dipotongkan dari SHK data A 10 persen atas kebijakan Desa. Setelah ada penambahan data 1.341, pada pencairan SHK ke-17 Bulan November 2019 tiba-tiba potongan 15 persen tanpa pemberitahuan, ternyata akibat  bertambahnya data ribuan itu,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, usulan data B dan pemotongan 10 sampai 15 persen yang sekarang merupakan kebijakan Desa Seriam mengusulkannya pada pengurus Koperasi lama. Sehingga pada penerimaan SHK data A Bulan November 2019 dipotong Rp368.606 (15 persen) dari total gaji Rp 2.587.412.

“Kewenangan mendata berada di Pemdes Seriam, waktu itu Kepala Desanya pak Cilun Albatin. Data bertambah juga jaman beliau waktu menjabat Kades, tapi kita tidak tahu siapa orang-orang dalam data 1.341 itu, semua tidak ada kejelasannya,” ungkapnya.

Tokoh Masyarakat Dusun Badak Berendam Desa Seriam, Junong (55) menambahkan, penggelembungan data B yang menjadi permasalahan dan diprotes petani data A baru diketahui sekarang setelah pemotongan 15 persen.

“Sebenarnya data B awal yang disepakati di Kantor Camat Kendawangan hanya 106 penerima dari 208 Ha kebun plasma perusahaan. Kalau data terus bertambah sampai muncul protes petani, itu Desa yang melakukannya,” ucap Junong.

Atas persoalan itu, dirinya meminta Pemerintah Daerah melalui instansi terkait untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara Petani, Koperasi dan Pemdes Seriam. Menurutnya, jika dibiarkan maka masyarakat petani dikorbankan oleh kepentingan oknum tertentu.

“Kita berharap masalah ini bisa selesai. Desa juga harus berani membuka data 1.341 yang diusulkan itu kepada penerima SHK data A. Jika terus didiamkan maka akan berlarut-larut, sedangkan kami sangat tidak setuju pemotongan 15 persen itu,” tukasnya.

Pendataan Wewenang Pemerintah Desa Seriam

Ketua Koperasi ASM
Ketua I Koperasi ASM, Atil Atriandi ketika diwawancara awak media, Kamis (21/11).

Saat dikonfirmasi, Ketua I Koperasi ASM, Atil Atriandi mengatakan, terkait menggelembungnya jumlah calon petani plasma dari 106 ke 551 hingga membengkak 1.341 KK, dirinya tidak mengetahui. Karena wewenang melakukan pendataan lalu diusulkan untuk di-SK-kan ada pada Desa.

“Wewenang pendataan petani berada di Desa mengenai siapa saja yang diajukan, sebab tim pendataan adalah aparatur Desa,” kata Atil Atriandi kepada media, Kamis (21/11).

Dia mengaku, pihaknya hanya mengetahui ada kesepakatan yang dilakukan oleh Desa dengan membentuk data B. Data B tersebut adalah data warga yang belum mendapatkan SK Bupati untuk pengelolaan lahan 280 hektare.

Untuk mengelola lahan itulah, lanjut dia, pihak desa melakukan pendaatan. Data awal yang disepakati 106 KK, berjalannya waktu, data itu bertambah menjadi 551 KK. Dan yang terakhir menjadi 1.341 KK. “Yang kami tahu itu hanya 106 KK saja dari data B. Selebihnya tidak tahu lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, munculnya data B inilah yang menyebabkan adanya pemotongan gaji milik petani sudah memiliki SK Bupati dengan jumlah 660. Ia menguraikan, pengeluaran SK bupati terhadap calon petani plasma berlangsung tiga tahap sejak tahun 2010-2017.

Pada Tahun 2010 di SK kan sebanyak 335 KK, tahun 2012 sebanyak 166 KK dan tahun 2017 sebanyak 159 KK. Sementara total alokasi kebun kemitraan seluas 1.320 hektare dari total luas kebun 7.250 hektare. Sedangkan tahap keempat masih proses SK Bupati sebanyak 140.

Atil melanjutkan, karena petani di data B masih belum mendapatkan gaji dari 280 kebun plasma, maka dibuatlah kebijakan oleh Kepala Desa Seriam saat itu, Cilun Albatin. Kebijakan itu berupa pemotongan gaji 10 persen dari 660 KK, kebijakan itu juga mendapat persetujuan Camat.

“Katanya ada potongan yang sudah disepakati oleh desa bahkan camat. Potongan itu sebesar 10 persen dari pendapatan petani yang 660 KK (data A-red),” paparnya.

Ia menambahkan, 10 persen  diberikan kepada anggota koperasi yang belum mendapatkan SK yakni 106 sesuai kesepakatan mereka di Kantor Camat. Namun kesepakatan tersebut berlangsung sebelum kepengurusan Koperasi sekarang.

“Jumlah data yang disepakati di kantor Desa sebanyak 106, itu sebelum kepengurusan kita. Kesepakatan itu sudah ada sebelum saya menjabat. Kami tinggal meneruskan kesepakatannya saja,” bebernya.

Terkait data penerima dana 10 persen, bahkan mengembang dari 106 menjadi 1341, pihaknya mengaku tidak tahu. Lantaran yang berwenang melakukan pendataan itu adalah Pemdes. Koperasi juga tidak tahu berapa jumlah pasti anggota koperasi pola B yang disepakati oleh desa.

“Penyerahan dana 10 persen kepada anggota petani pola B dilakukan oleh pihak Desa. Koperasi hanya melakukan pemotongan 10 persen kepada anggota 660 anggota, kemudian uangnya diserahkan ke Desa untuk membagikannya. Begitu juga jumlah pasti penerima, sebab koperasi tidak ada wewenang mendata,” timpalnya.

“Sementara pemotong 15 persen baru terjadi pada gajian di Bulan November. Sebelumnya memang 10 persen. Penambahan menjadi 15 persen adalah desakan dari anggota pola B, karena mereka merasa sedikit mendapatkan gaji,” tutupnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.