Mantan Kades Seriam Bantah Adanya Penggelembungan Data di Koperasi ASM

Plang Desa Seriam
Kantor Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan.

KETAPANGNEWS.COM—Polemik membengkaknya data usulan Calon Petani Plasma (CPP) di Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) PT Agro Sejahtera Manunggal BGA Group, Desa Seriam Kecamatan Kendawangan menjadi gejolak. Sejumlah petani plasma pemilik SK Bupati mendesak Pemerintah Desa membuka data 1.341 diluar kesepakatan tersebut.

Sebelumnya, warga telah menyepakati adanya data penerima plasma pola A dan pola B. Pola A merupakan data resmi atau mengantongi SK Bupati, sedangkan Pola B atas kebijakan Desa untuk mengakomodir petani yang belum masuk data. Sementara gaji Pola B diambilkan 10 persen persen dari Pola A.

Pada Pola A sendiri berjumlah 660 KK pemilik SK Bupati dan 140 sedang proses SK dari luasan lahan kemitraan 1.320 hektare PT ASM. Untuk Pola B awalnya hanya disepakati 106 KK dengan total lahan kemitraan 280 hektare. Berjalan waktu data bertamah 551 dan kemudian berubah 1.341 hingga berdampak pada pemotongan 15 persen gaji data A.

Atas berubahnya data yang mempengaruhi Gaji Pola A, banyak patani plasma mengeluh lantaran tanpa sepengetahuan. Bahkan, satu diatara petani plasma Pola A menuding terus bertambahnya data diluar kesepakatan terjadi dimasa kepemimpinan Kepala Desa Seriam, Cilun Abatin.

Saat dikonfirmasi, Mantan Kepala Desa Seriam, Cilun Abatin membantah bertambahnya data Pola B sampai 1.341 terjadi dimasa kepemimpinannya. Cilun mengaku, sewaktu dirinya masih menjabat Kades selalu terbuka mengenai data karena yang datang adalah masyarakat sendiri untuk bertanya.

“Jangan seolah data pola B yang 1.341 itu saya pelaku penambahannya. Zaman saya hanya data 106 kemudian 551, dan itu masih standar. Jadi bertambahnya 1.341 bukan jaman saya jabat Kades,” bantah Cilun, Jum’at (22/11).

Mengenai perubahan data pola B dari 106 menjadi 551, menurutnya bukan merupakan penggelembungan. Dijelaskannya, saat itu masih banyak petani belum terakomodir yang kemudian melakukan pemortalan aktivitas perusahaan. Sebagai solusinya maka dilakukan pendataan untuk masuk CPP.

“Data B 106 hingga 551 bukan pembengkakan, itu diasumsikan pembemkakan karena ketidaktahuan cikal bakalnya saja. Data itu sebagai alternatif guna menciptakan kedamaian agar tidak terjadi lagi pemortalan perusahaan,” jelasnya.

“Jadi kembali ke data B 1.341 jangan diarahkan ke saya. Sekarangkan di Desa Seriam ada PJ Kepala Desanya, saya tidak ikut campur lagi,” pungkas Mantan Caleg Dapil IV itu.

Sebelumnya Ketua I Koperasi ASM, Atil Atriandi menyebutkan tidak mengetahui soal bertambahnya data Pola B dari 106 ke 551 hingga 1.341 karena pendataan merupakan kewenagan desa. Ia mengaku hanya mengetahui kesepakatan Desa dan petani membentuk data B.

“Data B tersebut adalah data warga yang belum mendapatkan SK Bupati untuk pengelolaan lahan 280 hektare. Yang kami tahu itu hanya 106 KK saja dari data B, selebihnya tidak tahu lagi, gaji mereka juga diserahkan melalui desa,” ujarnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.