Ketua DPRD Ungkap Dugaan Aliran Dana Dalam Kasus Gratifikasi

Hadi Mulyono Upas
Ketua DPRD, Hadi Mulyono Upas saat memberikan klarifikasi dalam kasus yang menimpanya, Senin (19/8) siang.

KETAPANGNEWS.COM—Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang resmi menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pokok pikirannya tahun anggaran 2017 – 2018  di beberapa SKPD, Selasa (13/8) kemarin.

Selain menetapkan Hadi tersangka, Kejaksaan juga melakukan penggeledahan ruang kerja Ketua DPRD serta menggeledah rumah dinas jabatan Ketua DPRD di Jalan Hos Cokro Aminoto, Delta Pawan beberapa waktu lalu.

Dalam penetapan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi, Hadi diduga telah menerima uang dengan total Rp4 miliar yang didapat dari persentase 10-20 persen hasil pekerjaan pokok pikirannya.

Terkait tuduhan jual beli proyek tersebut, Hadi Mulyono Upas mengaku jika aspirasi tersebut bukan murni miliknya.  Bahkan, dalam klarifikasinya bersama sejumlah awak media Ketapang, Senin (19/8), Hadi tak sungkan menyeret nama Kepala Daerah periode itu.

Dijelaskannya, dana ABPD tahun 2017 -2018 yang masuk lewat aspirasi miliknya sengaja dititipkan Kepala Daerah untuk membantu biaya kegiatan diluar APBD ditahun tersebut. Dia menamakan, dana itu sebagai “dana kebijakan”.

“Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja. Ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan. Ini langsung Bupati, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa di kelola dalam APBD, yaitu pemberian sesuatu. Tidak taulah siapa, pejabat tertentu siapa yang berkunjung ke daerah ini,” jelas Hadi Upas.

“Maaf omong , jika ada pejabat yang berkunjung termasuk pemeriksa keuangan, kebijakan daerah tidak mungkin tidak ada imbalan tertentu, ada amplop, ada bingkisan tertentu. Bingkisan itu apalagi kalau tidak uang, itu namanya kebijakan. Saya diminta untuk mengumpulkan uang itu, tapi bukan saya menyerahkannya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dana titipan tersebut diakuinya hanya untuk mengamankan dana kebijakan pimpinan. Dana titipan oleh Bupati dimasa itu diungkapkannya hanya diketahui olehnya, Bupati dan bagian keuangan Pemda masa itu.

“Hanya saya, Bupati dan Keuangan yang tahu, yang lain tidak. Uang itu melalui kegiatan proyek, saya serahkan, diluar aturan APBD. Karena untuk memberikan bingkisan kepada setiap pejabat yang datang ke daerah ini, ataupun kegiatan yang sifatnya tidak formal, maka tidak mungkin diambil dari  kegiatan APBD, sebab itu tidak dibenarkan,” ungakapnya.

“Saya tidak ada dapat apa-apa, saya hanya membantu, hanya (dana) aspirasi saya dikasi lebih saja, ketuakan 3 kali, harusnya anggota 1 kali saja, demikian juga waktu saya Ketua komisi 1, anggota biasa 1 kali saya bisa 2 kali lipat,” tambahnya.

Ia menceritakan, dana APBD yang dititipkan melalui aspirasinya tahun 2017 -2018 diserahkan kepada Kepala Daerah. Katanya, uang aspirasi dalam kegiatan proyek merupakan hasil keuntungan dalam proyek dari pelaksana yang kemudian fee tersebut diserahkan kembali kepada kepala Daerah.

Kembali diungkapkannya, dana itu hanyalah tititpan melalai aspirasi miliknya. Dalam realisasi, dana tersebut diberikan beberapa tahap, bahkan sebagian diberikan langsung kepada Kepala Daerah.

“Catatan (menyerahkan uang-red) saya waktu Ketua Komisi ada yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ada saksi. Saya tidak mau menyerahkan (uang) begitu saja. Rata-rata menyerahkannya di Pemda, Kantor Bupati, dirumah bupati juga ada,” bebernya.

“Kemudian ada lagi Rp200 juta saya serahkan waktu yang terakhir ini. Itu ada skalanya pengurus aspirasi, 150 juta kontan, 50 jutanya melalui cek, dan hitunganya bisa ditelusuri. Saya tidak tahu masuk ke rekening siapa, tapi (Bupati)pernah terima langsung, cuma saya tidak mau menyebutkan nama Bupatinya siapa ya,” ungkapnya.

Selain memberikan melalui Kepala Daerah, ia mengatakan bahwa sebagian dana tersebut juga diberikan kepada Bagian Keuangan Pemda, dengan beberapa tahap penyaluran, dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Sebab itu, pada pemanggilan besok, Selasa (20/8) oleh Kejaksaan, dirinya akan memberikan keterangan secara detail kemana saja dana tersebut disalurkan. Terlebih ia mengaku hanya sebagai korban dari kepentingan oknum tertentu.

“Dikeuangan pertama 500 juta, kedua 35 juta, berikutnya 150 juta, ke bagian keuangan. Saya akan buka di Kejaksaan apabila Pemda dalam hal ini dimana saya menjalankan kebijakan tidak di beckup, seolah – olah saya yang harus bertanggungjawab, sedangkan uangnya bukan untuk saya, maka saya akan buka siapa  saja yang menerimanya,” ancamnya.

Bupati Bantah Tudingan Ketua DPRD

Bupati Ketapang
Bupati Ketapang, Martin Rantan memberikan klarifikasi kepada sejumlah awak media di kediamannya, Senin (19/8) sore.

Sementara itu, Bupati Ketapang Martin Rantan  saat di konfirmasi, Senin (19/8) di kediamannya membantah pernyataan Ketua DPRD tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui fee yang disebutkan ketua DPRD. Kemudian, soal serah terima uang, menurutnya harus ada pembuktian.

“Tidak ada, saya tidak mengetahui itu. Saya pikir tidak adalah transfer apa, saya tidak pernah menitipkan aspirasi, apalagi ke anggota dewan. Jadi saya pikir kita selalu melalui mekanisme yang sesuai,” jawab Bupati.

Terkait besaran dana aspirasi yang di dapat Hadi Mulyono Upas waktu menjabat Ketua Komisi I DPRD, Martin mengaku hal tersebut diluar kontrolnya sebagai Bupati saat itu.

“Sebenarnya tahu, cuma kadang -kadang ada hal-hal, lobi -lobi hingga lebih besar dengan anggota lainnya, dan itu diluar batas kontrol saya lah. Kalau saya sih sesuai yang berapa itulah,” ucapnya.

Mengenai besaran dana aspirasi per anggota DPRD, menurutnya dana yang di dapat masing-masing anggota dan Ketua DPRD berpariasi sesuai sirkulasi keuangan daerah, agar tidak merepotkan program yang sudah disusun.

“Setiap tahun tidak pasti, kadang ada Rp 3 miliar, bahkan pernah juga Rp 2 miliar. Dana asprisasi ini berpariasi,” tutupnya.(absa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.