Semua SKPD Minta Tambahan Anggaran untuk Program Kegiatan 2019

poto-budi mateus-1-1-1
Ketua DPRD Budi Mateus.

KETAPANGNEWS.COM – Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang yang didampingi Wakil Bupati Ketapang menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Penandatanganan nota kesepakatan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Ketapang, Selasa 7 Agustus 2018). Setelah ditandatangani Bupati Ketapang , Martin Rantan SH, M.Sos didampingi Wakil Bupati Ketapang Drs.H.Suprapto S, selanjutnya menerima penyerahan berita acara nota kesepakatan dari Pimpinan DPRD Ketapang Budi Mateus S.Pd, M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang yakni, Junaidi SP, M.Si, Qadarini SE, dan Jamhuri Amir SH.

Sebelum menutup paripurna DPRD Ketapang, Ketua DPRD Ketapang menyebutkan beberapa hal pokok dalam nota kesepakatan tersebut diantaranya SKPD meminta tambahan anggaran untuk program dan kegiatan di tahun 2019, pembangunan infrastruktur, penerbitan payung hukum untuk dana hibah dan bansos, dan penambahan gaji kontrak meneyesuaikan dengan keuangan daerah.

” Beberapa hal pokok nota kesepakatan dapat kiranya menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2018,” tegas Budi Mateus S.Pd, M.Si.

Hal pokok dalam nota kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2019 dibahas antara Badan Anggaran DPRD Ketapang dengan SKPD dari tanggal 2-6 Agustus 2018. Hal-hal pokok tersebut dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang menjadi lampiran nota kesepakatan antara Bupati Ketapang dengan pimpinan DPRD Ketapang yang ditandatangani dalam paripurna DPRD Ketapang, diantaranya berisikan:

Pertama, Semua SKPD meminta tambahan anggaran untuk program kegiatan di masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2019. Kedua, DPRD meminta pemerintah daerah agar DAK bidang pekerjaan umum dapat dialokasikan secara merata untuk pembangunan ruas-ruas utama jalan dan jembatan di Kabupaten Ketapang.

Ketiga, Agar dilakukan rehab kantor dinas pemuda dan olahraga. Keempat, agar pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan Bupati Ketapang sebagai payung hukum untuk pelaksanaan hibah dan bansos sesuai kondisi daerah dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Kelima, Belanja pada dinas kesehatan : promosi kesehatan, DED rumah sakit tipe D, pengadaan obat, program pemberantasan penyakit menular, biaya akreditasi puskesmas, peningkatan imunisasi dan penambahan Alkes perlu dana yang cukup.

Keenam, DPRD meminta agar Bupati menaikkan gaji kontrak bidang pendidikan sebesar Rp 350.000 dan tenaga kontrak lainnya Rp 100.000 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Ketujuh, DPRD meminta agar dinas pendapatan daerah dapat bekerja secara oftimal dengan demikian realiasasi pendapatan daerah dapat ditingkatkan.

Dan kedelapan, DPRD mendukung semua usaha pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, sumber daya manusia dan kesehatan untuk kemajuan masyarakat kabupaten Ketapang.(Jay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.