Erma Suryani Ranik Soroti Bencana Kabut Asap di Kalimantan Barat

erma-suryani-ranik---foto--istimewa_14-05-18-12-12
Erma Suryani Ranik.

KETAPANGNEWS.COM– Bencana Kabut Asap di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat disoroti Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik asal Dapil Kalimantan Barat.

Dalam pernyataan persnya yang diterima Redaksi Ketapangnews.com Kamis ( 24/8) Erma menyatakan, kami mengapresiasi tindakan preventif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Februari 2018 melakukan rapat kordinasi antisipasi penanganan kabut asap. Hemat kami, langkah ini menunjukan pemerintah sudah semakin memperbaiki diri dan belajar dari gagapnya penanganan bencana kabut asap pada 2015 lalu.

” Kami juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui BNPB yang menyediakan 6 buah heli di Kalimantan Barat untuk melakukan bom air terhadap titik titik api di Kalimantan Barat, ” katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pihak yang terlibat penuh dalam penanganan bencana kabut asap seperti pihak Kepolisian, TNI, dan masyarakat baik melalui pemadam kebakaran swasta maupun yang memadamkan api secara mandiri.

Menurut Erma, meski demikian harus diakui bahwa langkah-langkah tersebut belum maksimal. Titik api terutama di lahan gambut masih menjadi penyebab asap. Mengakibatkan buruknya kwalitas udara sehingga merusak kesehatan warga. Walikota Pontianak bahkan pada 20-22 Agustus meliburkan anak-anak sekolah karena buruknya cuaca di kota Pontianak.

Erma mengungkapkan, 21 Agustus 2018, kami mengadakan Rapat dengan Kepala Badan Penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Barat T.T.A.Nyarong dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono dan jajarannya. Dari hasil pertemuan tersebut kami menyimbulkan, belum ada keseragaman gerak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi dan penanggulangan penanangan bencana kabut asap. Ini terlihat dalam minimnya alokasi anggaran penanganan bencana yang dianggarkan melalui APBD provinsi Kalbar.

” Pemerintah provinsi hanya menganggarkan Rp 5 Miliar untuk keseluruhan program penanggulangan bencana dI Kalimantan Barat. Anggaran tersebut juga dipotong lagi Rp 1,3 M untuk mengatasi deficit hampir 600 M di pemprov kalbar secara struktur. Bahkan mirisnya di kabupaten Kapuas Hulu, BPBD dibubarkan oleh Pemerintah setempat. Bagaimana bisa menangani bencana jika organ pemerintah yang berkerja untuk menangani bencana dibubarkan,” ungkapnya.

Terkait dengan hal tersebut Erma menyampaikan, BNPB hendaknya bisa lebih focus dalam melakukan pemadaman api di kawasan kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan gambut. Karena lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan. Langkah yang dilakukan hendaknya berkolaborasi antara pemadaman dengan bom air dan kegiatan pemadaman di darat melibatkan Manggala Agni, TNI/POLRI , BPBD dan pihak swasta serta warga masyarakat. Kami menyadari bahwa BNPB tidak hanya berfokus pada bencana asap di Kalimantan tapi juga mengatasi persoalan bencana gempa bumi di Lombok.

” Karenanya kami menghimbau Kementerian Keuangan Ri hendaknya lebih luwes dalam penanggulangan bencana dengan memberikan keleluasaan penggunaan dana dana yang dimungkinankan secara legal digunakan penanggulangan bencana kabut asap,” imbaunya.

Erma memberi contoh Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang berada dalam nomenklatur Kementerian kehutanan bisa dipakai untuk memastikan pemadaman api di Kalimantan. Selama ini hutan Kalimantan puluhan tahun menyumbangkan puluhan triliiun dari hasil kayu untuk pembangunan Indonesia.

” Ketika Kalimantan menghadapi bencana, Dana Reboisasi ini mestinya bisa dipakai untuk penanggulangan bencana. Tentu saja sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi anggaran. Sehingga semua penggunaan uang Negara bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Erma juga menghimbau pihak keamanan agar bisa melakukan penegakan hukum secara proporsional terhdap pelaku pembakaran lahan khususnya lahan gambut. Secara khusus kami mengapresiasi Polda Kalbar yang telah menangkap pelaku pembakaran hutan di kota Pontianak yang dibayar 10 juta untuk membakar lahan.

” Polisi harus mengusut dan menangkap dengan tuntas siapa otak pelaku pembakaran ini,” ucapnya.

Ia juga meminta aparat kepolisian untuk berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelidiki siapa pemilik lahan sebenarnya lahan lahan gambut yang terbakar. Pihak kepolisian harus bisa menggungkap siapa sebenarnya actor intelektual pelaku pembakaran lahan gambut.

” Jangan sampai penegak hukum menjadi garang dan galak terhadap Petani dan rakyat kecil, tapi menjadi keok menghadapi perusahaan atau pengusaha yang melakukan pembakaran lahan,” tegas Erna.

Pencegahan Bencana, Daripada Penanggulangan Bencana

Pihaknya juga menghimbau Presiden Joko Widodo untuk bisa memerintahkan kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan reformulasi anggaran penanganan bencana yang sudah diusulkan di R APBN 2019. Secara khusus untuk melakukan perubahan cara berpikir pemerintah dengan lebih mengedepankan prinsip pencegahan bencana daripada penanggulangan bencana.

“Hemat kami jika pemerintah mulai tahun depan, mengubah pola pikir ini, dengan memaksimalkan upaya penanggulangan. Maka kerugian yang lebih besar akibat bencana kabut asap yang dialami oleh bangsa kita bisa dicegah. Sehingga bencana tahunan kabut asap hanya menjadi sejarah kelam semata,” tuturnya.

Ia juga menghimbau Pemerintah untuk melakukan upaya nyata untuk mencari alternative untuk para peladang tradisional agar bisa melakukan pembukaan lahan efektif tanpa harus melakukan pembakaran. Selama ini peladang tradisional gilir balik khususnya masyarakat adat secara turun temurun melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Peladangan ini dilakukan di wilayah pedalaman yang bukan di kondisi lahan gambut dan dilakukan control system perladangan masyarakat trdisional menjadi sokoguru perekonomian keluarga – keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan. Hasil ladang setahun sekali ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras masing – masing keluarga.

” Pemerintah perlu membuat dan menemukan system yang bisa menjamin para petani trdisional bisa mendapatkan haknya terhadap sumber pangan tanpa harus melakukan pembakaran,” tutup Erma. ( Jay ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.