Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah

Bupati Martin Rantan SH.M.Sos memberikan sambutan pada acara malam ramah tamah Rakor BPKAD se Kalbar di Pendopo Bupati Ketapang-1-1
Bupati Martin Rantan SH.M.Sos memberikan sambutan pada acara malam ramah tamah Rakor BPKAD se Kalbar di Pendopo Bupati Ketapang.

KETAPANGNEWS.COM– Rapat koordinasi keuangan daerah Kabupaten Kota se Kalimantan Barat, menghadirkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian dalam negeri, Kejaksaan Tinggi Banten, berangsung di hotel Borneo Emeral Selasa (28/8) yang sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Bupati Martin Rantan SH.M.Sos, dipendopo rumah jabatan Bupati Ketapang, Senin (27/8) malam.

Rapat Koodinasi Keuangan daerah yang dihadiri Badan pengelolaa keuangan dan aset daerah (BPKAD) se Kalimantan Barat tersebut sebelumnya telah didahului sosialisasi Pemendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Adapaun materi Rapat koordinasi keuangan yang disampaikan yaitu yang pertama tranparansi anggaran melalui implementasi E-palnning dan ze Budgeting. materi yang ke kedua Integrated asests settelemnet, selanjutnya materi yang ketiga dinamika perimbangan dalam penysunan anggaran pendapatan dan beanja daerah dan materi yang ke empat Peremendagri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas permendgri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dareah.

Kaitan transparansi anggaran melalui implementasi e planingg dan e Budgeting Disampaikan Bupati Martin Rantan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib sesuai dengan prinsif prinsif pengelolaan keuangan terus berlanjut dan tidak dapat ditunda lagi.

Menurut Bupati Pemerintah daerah dituntut senantiasa menjaga integritas dankomitmen terhadap gerakan anti korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah melalui implementasi e-goverment salah satunya dengan penerapan E-Planning dan E-Budgeting yang merupakan salah satu solusi untuk terwujudnya kosnsisten antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas APBD kesesuian dengan RKPD dan RPJMD akurasi nilai dan rekening serta akuntabilitas alokasi belanja.

Selanjutnya pada materi terahir Menurut Bupati Kementrian dalam negeri telah menetapkan permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ke tiga atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

“ Untuk itu Pemerintah Kabupaten kota se Kalimantan barat dibidang hibah dan bantuan sosial perlu menyamakan persepsi dibidang hibah dan bantuan sosial tersebut, terutama perubahan perubahan mendasar dalam proses penganggaran penata usahaan dan pertanggungjawabn hibah dan bantuan sosial, “ terang Bupati.( Adv/Jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.