Wabup Sidak PNS Hari Pertama Kerja

_DSC0004
Wabup Sidak di Kantor Disdukcapil.

KETAPANGNEWS.COM- Wakil Bupati Ketapang Drs H Suprapto S bersama dengan Inspektur.dan Badan kepegawaian dan SDM menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang pada hari pertama masuk kerja Kamis (21/6) usai cuti bersama lebaran tahun 2018.

Sidak yang dilakukan Wabup Drs H Suprapto beserta jajarannya guna memastikan pegawai negeri sipil agar tidak ada yang mangkir masuk kerja di hari pertama kerja usai libur panjang, dengan mengunjungi beberapa SKPD yang memberikan layanan umum kepada masyarakat.

“ Hari ini ada tiga tim yang diturunkan dengan tiga sasaran saya tim satu khusus dinas yang menangani pelayanan umum public, seperti Disdukcapil. Kantor pelayanan terpadu dan RSUD Dr Agoesdjam Ketapang? “ kata Wabup ditemui usai melihat langsung pelayanan di RSUD Dr Agoedjam Ketapang Kamis, (21/6).

Dan yang lain sidak kebeberapa dinas setelah hasil sidak dilakukan evaluasi dan koordinasi, karena sebagai besar yang dikunjungi jumlah pegawainya cukup banyak Dari hasil pantauan Wabup dibeberapa dinas yang melaksanakan layanan umum, tidak ditemui pegawai yang mangkir dihari pertama kerja, meskipun ada yang tidak masuk kerja tetapi ijin dan sakit dan nada surat keterangan.

“ Di temui ada beberapa pegawai yang tidak masuk seperti alasan ijn menikah, ada yang sakit cacar berisiko menular ada yang sedang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas, semua pegawai yang tidak masuk ada keterangan, “ terang Wabup.

Selanjutnya Wabup berharap ada evaluasi setelah sidak hari ini, harus ada evaluasi kinerja yang bersangkutan sehingga ada catatan buat kita dan kita akan serahkan ke Bupati hasil sidak hari ini.

“ Kita akan mengirimkan surat ke seluruh SKPD untuk dapat memberikan laporan masuk kerja hari pertama kerja, “ kata Wabup.

Adapun jika masih ada didapati pegawai yang sering membolos kerja, ditegaskan Wabup ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan PP 53 tentang disiplin pegawai, sanksi diberikan akan dilihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang mereka lakukan, karena menurut Wabup di PP 53 sudah ada sanksi berupa Sanksi ringan, Sanksi sedang dan sanksi berat sampai dengan proses pemecatan. ( adv/jay).

Leave a Reply

Your email address will not be published.