Pembayaran THR Harus Sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2016

IMG-20180531-WA0001
Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Ketapang dan Kayong Utara, Uti Ilmu Royen.

KETAPANGNEWS.COM – Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat, Wilayah Ketapang dan Kayong Utara, Uti Ilmu Royen meminta setiap perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sebelum H-7.

“Kita harap seluruh perusahaan di Ketapang dan Kayong Utara membayarkan THR karyawannya sebelum H-7 lebaran idul fitri 2018,” kata Uti Ilmu Royen, Kamis (31/5).

Selain jangan sampai ada yang terlambat, ia juga meminta agar perusahaan membayar THR sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Januari 2018 lalu.

Untuk di Ketapang sendiri, lanjut Uti, Pemprov menetapkan besaran UMK Rp 2.439.300/bulan dan UMSK seperti perkebunan sawit Rp 2.562.000. Keputusanyang harus dipatuhi seluruh perusahaan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2018.

“Diharapkan soal THR pekerja dibayar sesuai SK Gubernur Kalbar. Jangan sampai ada perusahaan membayar THR dibawah itu,” pinta Uti.

Menurutnya, mengenai pembayaran THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) nomor 6 tahun 2016 tentang THR. Sehingga perusahaan sendiri harus menjadikan Permen ini sebagai patokan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Permen pada pasal 2, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan pada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

“Maksudnya, pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” jelas dia.

Mengenai besaran THR, dipaparkannya, pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sabasar satu bulan upah. Selanjutnya, masa kerja satu bulan secara terus menerus tapi kurang 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

Kemudian, bagi yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sementara yang mempunyai masa kerja kurang 12 bulan, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Ditambahkannya, terhadap pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami PHK terhitung 30 hari sebelum hari raya, maka yang bersangkutan berhak atas THR.

“Apabila perusahaan tidak memberikan THR sesuai ketentuan yang ada, maka akan ditindak sesuai aturan yang tertera di Permen,” tutupnya.(absa).

Leave a Reply

Your email address will not be published.