Minta Kades Kawal Legalitas Calon TKI

Bupati Sambas
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyerahkan cendramata kepada Deputi Bidang Penempatan Ditjen Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja RI, Eko Hendro Cahyono, Senin (9/4) di Aula Kantor Bupati Sambas.

KETAPANGNEWS.COM, Sambas—Guna meminimalisir terjadinya arus pekerja migran ilegal, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili meminta kepala desa mengawal legalitas warganya yang mengurus persyaratan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Hal demikian disampaikan Atbah saat menghadiri Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (9/4).

“Kades harus menerapkan beberapa amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kita minta desa dapat menjadi ujung tombak dalam rangka meminimalisir terjadinya arus pekerja migran yang ilegal,” katanya.

Menurut Atbah, para Kades harus membantu legalitas para calon TKI dengan komitmen mendukung penempatan dan perlindungan pekerja migran. Dikatakannya, pihak desa harus mensosialisasikan ke warga agar meninggalkan cara tradisional dalam mencari kerja ke luar negeri.

“Sekarang kita sudah punya loket pelayanan satu pintu, mulai keimigrasiannya, kependudukannya hingga BNP2TKI. Insya Allah ini akan mempermudah dalam mengurus persyaratan legalitas calon TKI,” jelas Atbah.

Ia mengemukakan para petugas yang berhubungan dengan proses legalitas calon TKI pun harus memberikan pelayanan yang baik. Dia mengingatkan bahwa Pekerja Migran adalah pahlawan devisa bagi NKRI.

“Pekerja Migran ini sering kita istilahkan Pahlawan Devisa, sudah selayaknya lah mereka mendapatkan pelayanan layaknya seorang pahlawan. Pemda memiliki komitmen dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran ini,” ujarnya.

Atbah mengatakan kehadiran pelayanan satu pintu bagian dari perwujudan komitmen tersebut. Kedepannya, Pemda akan terus meningkatkan komitmen dan pelayanan dalam rangka memenuhi hak penjaminan penempatan dan perlindungan pekerja migran.

“Saya meminta OPD melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan dan terus mensosialisasikan masalah ini. Karenanya desa harus mendorong warga-warga yang ingin bekerja keluar negeri melalui jalur resmi,” harap Atbah.

Deputi Bidang Penempatan Ditjen Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja RI, Eko Hendro Cahyono di acara yang sama mengungkapkan sesuai regulasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, sudah jelas kaplingan wewenang antara pusat, daerah hingga desa.

Ia menyebutkan untuk daerah dan desa hampir mirip kewenangannya, hanya luasan cakupan kewenangan itu saja yang membedakan.

“Kabupaten dan desa sama-sama berkewajiban terus mensosialisasikan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Yang disosialisasikan diantaranya prosedur atau persyaratan hingga peluang kerja. Kabupaten juga dituntut memiliki basis data pekerja migran. Sebaiknya lagi data tersebut benar-benar valid dan terbaharukan,” ingat dia.(thor)

Leave a Reply

Your email address will not be published.