Kerja Keras dan Komitmen Bersama Tanggulangi Kemiskinan

Wabup Pimpin Rapat Koordinasi TKPK

_DSC0307
Wabup Ketapang pimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan.

KETAPANGNEWS.COM-Pengurangan angka kemiskinan menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Ketapang. Karena itu rapat koordinasi TKPKD 2017 di Aula Bappeda Ketapang, Senin (4/12) diharapkan Wakil Bupati Ketapang, Drs H. Suprapto S, dapat merumuskan kebijakan sebagai langkah efektif dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

“Rapat koordinasi Pseperti ini sangat penting dilakukan agar secara besama-sama kita dapat membicarakan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program khusus percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang,” kata Wakil Bupati Ketapang saat memimpin rapat memimpin rapat koordinasi TKPK 2017 di Aula Bappeda Ketapang.

Didampingi Asisten III Setda Ketapang, Drs Heronimus Tanam ME dan Kabid Sosbud Bappeda Ketapang, Drs H.Satuki Huddin M.Si, selanjutnya Wakil Bupati Ketapang menyampaikan bahwa data presentase penduduk miskin Ketapang tahun 2017 masih belum dipublikasikan. Oleh karena itu, untuk kondisi kemiskinan di Kabupaten Ketapang masih akan mempergunakan data tahun 2016.Berdasarkan data sampai tahun 2016, tingkat kemiskinan Kabupaten Ketapang berada pada posisi ketiga termiskin pada tahun 2016 setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak.

Kondisi Ketapang dengan angka
kemiskinan terbessar ke-3 , merupakan cermin untuk membenahi diri. Namun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan yang lain maka penurunan kemiskinan di Ketapang adalah hal yang mustahil. Karena itu, Wakil Bupati Ketapang sangat mengharapkan dukungan dan komitmen dari segenap pihak terutama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk bersama-sama merumuskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Ketapang.

Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Ketapang ini menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2016, menurut
data dari BPS sebenarnya cukup tinggi yaitu 7.9 %. Tetapi, sebagaiman kita ketahui bersama bahwa Ketapang yang luas dengan fasilitas prasarana fisik yang belum memadai menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi, sehingga membawa dampak pada rendahnya akses peningkatan taraf hidup akses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Selain itu, pengelolaan sumber daya yang ada merupakan modal
untuk peningkatan kesejahteraan. Tetapi, kurangnya akses pemodalan
ditambah masih rendahnya sumber daya manusia menjadi salah satu sebab tingginya angka kemiskinan di Ketapang.

“Inilah yang akan menjadi prioritas utama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Ketapang untuk dicari solusinya,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.

Sosok yang pernah juga menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang menerangkan mengatasi yang demikian, maka kerja keras dan komitmen bersama harus terus ditingkatkan, khususnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ia menuturkan mulai tahun 2016, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs (Sustainable Development Goals) berisi 17 tujuan. Salah satu tujuan SDGs adalah tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan, menjadi kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk
seluruh masyarakat disegala umur dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.

“Tujuan SDGs tersebut telah tertuang dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2016-2021,” papar sosok yang pernah menjadi Camat Marau.

Ia menuturkan komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan perlu disegerakan. Hal ini juga dikarenakan berdasarkan data terakhir tahun 2016 angka kemiskinan Ketapang sebesar 10,99% dan garis kemisikinan sebesar Rp.366.350,-. Angka ini cukup memprihatinkan dan harus
menjadi komitmen kita untuk segera mengantaskan kemiskinan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jetapang akan disesuaikan dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian agenda Nawacita Presiden Republic Indonesia yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, maka ditetapkan 3 strategi utama, yaitu; pertama, Sistem perlindungan social yang komperehensif. Program ini diarahkan dalam bentuk jaminan social dan bantuan social yang tepat sasaran.

Kedua, Peningkatan pelayanan dasar. Dimana programnya diarahkan dalam bentuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dasar serta peningkatan pelayan public. Dan, ketiga, Pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B). Program diarahkan dalam bentuk pengembangan mata pencaharian masyarakat dengan mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan
infrastruktur pendukung ekonomi terutama pembukaan akses ke daerah terpencil.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ketapang, TKPK akan menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Ada pun dokumen SPKD ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dalam raangka penanganggulangan kemiskinan. Kedudukan SPKD ini sebagai salah satu dokumen perencanaan dan harus diselaraskan dengan kebijakan dan program yang ada didokumen RPJMD tahun 2005-2025 maupun 2016-2021. Khususnya berkaitan dengan pengurangan tingkat kemiskinan penduduk.

“Untuk kelancaran penyusunan dokumen SPKD ini, saya mengingatkan pentingnya kerja sama antara TKPK dengan perangkat daerah terkait penyediaan data yang dibutuhkan, Begitu juga program-program berkait dengan pengurangan angka kemiskinan yang menjadi kerja di SKPD saudara, perlu disampaikan kepada Bappeda agar bisa menjadi bahan perencanaan yang akan didiskusikan lebih lanjut pada FGD yang akan dilaksanakan oleh TKPK pada tahun 2018,” ucapnya.

Selaku Ketua TKPK, Wakil Bupati Ketapang menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah harus menyampaikan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) penduduk miskin untuk tim Nasional pencepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Sesuai arahan dari TNP2K dan TKPK Provinsi Kalimantan Barat, maka TKPK melalui Bappeda Ketapang sedang mempersiapkan sebuah mekanisme pemutakhiran data terpadu program pengangan fakir miskin (PPFM) melalui mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM). Untuk itu pada tahun 2018, TKPK melalui Bappeda ketapang akan melakukan sosialisasi dan pelatihan pemutakhiran data mandiri yang akan melibatkan pemerintah kecamatan.

Diharapkan dengan mekanisme ini, masyarakat kurang mampu yang sudah menerima bantuan maupun yang belum menerima program perlindungan social terdata. Data tersebut digunakan sebagai dasar pembaharuan dalam penentuan sasaran rumah tangga penerima program. Pendataan ini nantinya akan menggunakan formulir dengan indicator yang telah ditetapkan oleh kementerian social dengan diketahui oleh TNP2K.

Selain itu pemkab ketapang melalui bappeda juga akan melakukan MOU
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh data penduduk by name NIK. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir data agenda. Data kemiskinan yang TKPK dapatkan akan disimpan dalam aplikasi kemiskinan TKPK daerah by name by NIK yang sedang dipersiapkan oleh bappeda ketapang melalui bidang pemerintahan, social dan budaya dimana data ini akan bisa diakses oleh public dalam batas tertentu dan bisa menjadi acuan bagi pemkab ketapang dalam perencanaan dan pelaksanaan
program percepatan penanggulangan kemiskinan dan data ini akan terus diperbaharui setiap tahunnya. Data ini juga bisa digunakan oleh Dinas Social untuk memperbaharui data penduduk dan rumah tangga penerima manfaat.

“Untuk SKPD yang membutuhkan data penduduk miskin name by name NIK harus mengajukan permintaan kepada TKPK Ketapang yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Ketapang dan harus mendapatkan persetujuan dari
Ketua TKPK Ketapang,” tuntasnya. (adv/dra).

Leave a Reply

Your email address will not be published.