KETAPANGNEWS.COM—100 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 20 Kecamatan se Kabupaten Ketapang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2018 resmi dilantik, Sabtu (18/11) sore di salah satu hotel di Ketapang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang, Rony Irawan. Usai dilantik, para PPK juga mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek) selama tiga hari.

Ketua KPU, Rony Irawan dalam sambutannya mengatakan, pelantikan terhadap PPK merupakan proses penting untuk dijalani. Lantaran tidak hanya menegaskan legalitas sebagai PPK, namun ada rangkaian kegiatan yakni Bimbingan Tekhnis (Bimtek) sebagai sarana memberikan pembekalan sebelum melaksanakan tugas. Serta penyegaran bagi yang sudah pernah bertugas.

Sehingga para PPK lebih siap untuk menyambut tugas sebagai pelaksana yang tentu membutuhkan kosentrasi, disiplin dan tuntutan kerjasama dalam bekerja mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 mendatang.

“Namun kami yakin, yang dilantik hari ini adalah orang terbaik setelah melalui proses seleksi bertahap. Sehingga kami meyakini bahwa para PPK punya kesanggupan menjalankan tugasnya,” kata Rony Irawan.

Dalam tugas Pilkada, Rony juga mengingatkan tentang aspek integritas kepada para PPK. Menurutnya, integritas sebagai salah satu prinsif paling penting dan menjadi komitmen kerja ditingkat penyelenggara pemilu.

“Bahkan integritas juga menjadi garansi terhadap apa yang dikerjakan. Dengan demikian, apa yang dikerjakan bisa memenuhi prinsif penyelenggara Pemilu yang profesional, mandiri, jujur dan adil,” tegas Rony.

Selain itu, ia juga berpesan, dalam menjalankan tugas diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik. Dimana tidak hanya kepada peserta Pemilu, melainkan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Agar mereka dapat berupaya mendaftar sebagai Pemilih dan memfasilitasi proses penggunaan hak pilihnya.

Selanjutnya, selain PPK sebagai penyelenggara, juga ada pihak lain yang terlibat. Diantaranya Panwascam, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pihak Keamanan. Untuk itu PPK harus melakukan koordinasi dengan baik. Supaya hal berkaitan dengan fungsi dan tugas PPK mendapat dukungan.

Ditambahkannya, bilamana ada hal berkaitan dengan pemahaman maupun kendala tekhnis dalam pelaksanaan tugas, PPK hendaknya segera berkoordinasi dengan KPU. Terutama kepada Komisioner KPU yang menjadi koordinator Wilayah Kecamatan masing-masing.

“Tujuannya agar informasi penting yang butuh penangan atau penyelesaian dapat segera kami terima, dan KPU dapat memberikan supervisi dan bantuan terhadap kendala tersebut,” ujarnya.

“Semoga apa yang kita harapkan, khususnya kesuksesan Pimilu Gubernur di Kabupaten Ketapang dapat berlangsung dengan sukses dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutupnya.(absa)