Membangun Dari Pinggiran

Nawa Cita dan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang 2016-2021

kabag-humas-drs-nugroho-w-sistanto-m-si_
Drs Nugroho W. Sistanto

Oleh ; (Nugroho W. Sistanto )

KETAPANGNEWS.COM-Membangun dari pinggiran, konsep pembangunan ini populer setelah JOKO WIDODO yang mantan Walikota Solo dan Mantan Gubernur DKI ini menjadi orang nomor satu di negeri ini. Membangun dari pinggiran yang dimaksudkan adalah membangun daerah-daerah dan desa-desa  dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari pinggiran adalah salah satu dari 9 (sembilan) agenda proritas untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 9 (sembilan) agenda priorotas ini disebut nawa cita (sansekerta) yang artinya nawa itu sembilan dan cita yang artinya cita-cita atau harapan.

Negara kita wilayahnya terbentang dari Sabang diujung barat sumatera sana sampai Merauke di ujung timur Papua sana, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan dengan laut yang begitu luas, dengan jumlah penduduk sekian ratus juta dengan bermacam-macam agama yang dianutnya, dengan bermacam-macam suku, dan dengan bermacam-macam adat istiadat dan kebudayaan. Untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara, pendiri bangsa ini telah meletakan dasar dengan  membangun 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, Bhinneka Tungga Ika, UUD 1945, dan Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap wilayah negeri tercinta ini harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam derap langkah pembangunan. Melalui Nawa Cita, daerah-daerah  (propinsi, kabupaten/kota) dan desa-desa diberi ruang gerak yang cukup untuk mengakselerasi pembangunan. Apa yang dapat dilakukan? Bagaimana caranya?. Kondisi wilayah pinggiran (baca; daerah) tentu kondisinya berbeda, ada yang cepat pembangunannya, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Cepat dan lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya letak geografis, konsisi lingkungan alam, sumber daya yang dimiliki dan lain sebagainya.

Kondisi dan tantangan tersebut harus dicarikan jalan keluarnya, diperlukan strategi-strategi jitu untuk mem-push (memberikan dorongan)  bagi wilayah pinggiran untuk bergerak dan bergeliat dalam pembangunan. Wilayah pinggiran, yang secara geografis jauh dan terletak disisi luar wilayah negeri ini adalah wilayah terdepan, terdepan dalam artian wilayah itu berbatasan langsung dengan negara terdekat dan memungkinkan sebagai pintu masuk yang dapat dioptimalkan untuk menggerakkan roda perekonomian negeri ini.

Terkait dengan hal tersebut diatas, orang nomor satu dinegeri ini (JOKOWI) fokus dan konsen untuk membenahi dan meningkatkan atau me-modern-kan fasilitas-fasilitas layanan di pos-pos lintas batas, seperti (1) PLBN Terpadu Motaain di Belu NTT, (2) PLBN Terpadu Entikong,Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, (3) PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (4) PLBN Terpadu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas (5) PLBN Terpadu Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT (6) PLBN terpadu Skouw yang berada di Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini (7) PLBN Terpadu Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste. (Sumber; http://www.kompasiana.com).

PLBN- PLBN tersebut diharapkan memberikan akses berkembangnya perekonomian diwilayah-wilayah yang terkoneksitas baik secara langsung maupun tidak langsung yang kesemuanya itu akan terhubung dengan jalan trans ( trans Kalimantan, Trans NTT, Trans Papua), yang akan didukung dengan penyediaaan dan pembenahan-pembenahan prasarana dan sarana perhubungan, bandara dan pelabuhan. Untuk itu, 7 bandara baru telah diagendakan untuk diresmikan yaitu Bandara Maratua di Berau Kalimantan Timur, Bandara Tebelian di Sintang Kalimantan Barat, Bandara Letung di Anambas, Kepulauan Riau, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Namniwel di Pulau Buru, Maluku, Bandara Werur, di Tambrauw, Papua Barat dan Bandara Koroway Batu Tanah Merah, Papua.(Sumber; Suara Pemred, 1/2/17)

Sebenarnya, terkait dengan wilayah pinggir bukan hanya membuka akses sebagaima tersebut diatas, akan tetapi lebih dari itu. Hal ini sebagaimana disampaikan JOKOWI saat melakukan kunjungan ke Mianggas, pulau paling utara  Indonesia, “Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali,” (Sumber; http://katadata.co.id).

Membangun dari pinggir, termasuk juga mengalokasikan  anggaran APBN  yang cukup besar ke desa-desa, sebagai penyelenggara pemerintahan terujung. Pada HUT RI ke 71, Pemerintahan JOKOWI memberi kado kepada seluruh desa di Indonesia dengan kado pengalokasian dalam rancangan APBN 2017 sebesar 60 (enam puluh) triliun, naik 3 kali lipat dibandingkan Tahun 2015 yang sebesar 20 (dua puluh) Triliun, dan naik 28% dibandingkan Tahun 2016 yang sebesar 49,96 Triliun.  Ini menunjukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintahan JOKOWI untuk melaksanakan UU Desa.

Bagaimana dengan Daerah menyambut hal ini supaya ada linieritas atau ketersambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah?. Ternyata sangat beragam, ada yang secara eksplisit (tersurat jelas) menyebutkan bagaimana cara memperkuat pemerintahan desa, ada yang hanya secara inplisit karena tidak dengan jelas menyebutkannya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang 2016-2021 (Martin Rantan- Soeprapto) salah satu mission atau misi yang diemban adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa, yang merupakan misi ke 5.  Pada tulisan sebelumnya (Judul ; Mencapai Visi dan Misi Perlu Sinergisitas Organisasi Perangkat Yang Ada), penulis mengatakan bahwa visi dan misi telah disusun dengan exellent. Dimana letak exellent nya?.

Terkait dengan tulisan ini, yaitu membangun dari pinggir, yang dapat dimaknai membangun dari desa, maka desa ( masayarakatnya dan pemerintahannya) harus diberdayakan. Supaya apa?. Supaya masyarakat dan pemerintahan desa mampu menyambut perhatian yang begitu besar kepada desa dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar.

Untuk bisa menyambutnya diperlukan (1) integritas para kepala desa dan perangkatnya. Integritas ini penting, karena dengan  integritas, akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. (2)Ttata kelola, tata kelola yang dimaksudkan adalah sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Pengelolaan keuangan yang menghindari administrative trap yaitu mementingkan aspek administrasi (pemenuhan bukti-bukti keuangan dalam bentuk kuitansi, faktur, dsb) tanpa diimbangi dengan pengelolaan pelaksanaan kegiatan (3) Kapasitas SDM, hal ini  agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel. Untuk itu, dibutuhkan pengelola yang kompeten, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya yang terakhir adalah (4) Pengawasan oleh warga.

Sekali lagi, Kabupaten Ketapang dibawah kepemimpinan Martin Rantan –Soeprapto siap untuk mendukung nawa cita, yang salah satunya membangun dari pinggiran, membangun dari pedesaan, membangun dari inland melalui misi memberdayakan masyarakat desa dan pemerintahan desa.

————————-

Penuilis : Kabag Humas dan Protokol Setda Ketapang

Leave a Reply

Your email address will not be published.