KETAPANGNEWS.COM, Jakarta—Terjadinya Berbagai Problematika yang merongrong bangsa Indonesia, berefek pada stabilitas ketahanan nasional. Melunturnya semangat persatuan dan kesatuan, menjadi rentan terjadi perpecahan dan konflik antara elemen bangsa di republik ini.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Asean Muslim Student Association (AMSA) Indonesia Wawan Nur Rewa dalam rilis persnya kepada Ketapangnews.com, Kamis (19/1)

Menurut Wawan Nur Rewa, negara-negara luar seperti Australia sudah mulai berani melecehkan ideologi bangsa indonesia yaitu Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa mereka menganggap negara ini lemah. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor kondisi sistem tatanan negara kita yang lemah, sehingga mereka menganggap remeh bangsa Indonesia

“Pelecehan terhadap Pancasila oleh Australia tidak bisa dianggap remeh, ini menyangkut marwah bangsa Indonesia, Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah real guna menuntaskan kasus ini. Sehingga tidak terulang kembali,” sara Wawan Nur Rewa.

Selain itu, aa juga mengkritik kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, baik tentang Kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik.

Dia menilai kebijakan pemerintah dalam menetapkan PP NO 60 Tahun 2016 tentang PNPB telah membebani masyarakat mulai kenaikan BBM, Tarif Dasar Listrik, dan Pajak Kendaraan, dan hal itu mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

“Rakyat sudah menunaikan kewajiban bayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), subsidi itu haknya rakyat, jangan dibebani dengan kebijakan-kebijakan seperti ini,” ujarnya

Pemerintah, lanjutnya, dalam hal ini beralasan menaikkan PNBP untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun menjadi kontroversi dan membuat masyarakat bingung karena masing-masing lembaga yang membuat kebijakan saling lempar permasalahan dan seakan cuci tangan terhadap kasus ini.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada rakyat. Jangan malah membingungkan. Saya berharap pemerintah meninjau ulang terhadap kebijakan tersebut,” pintanya.

Kemudian, adanya kebijakan ini telah memancing gerakan-gerakan penolakan, baik dikalangam mahasiswa maupun rakyat sendiri. Hal ini juga akan berdampak pada kondisi keamanan di dalam negeri.

“Pemerintah harus cepat tanggap, baik dalam evaluasi kebijakan maupun mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Kebijakan pemerintah harus pro rakyat,” tegasnya.(*)

Editor: Abdul Salim