Sisi Lain Seorang Anggota DPRD Ketapang, Tempuh 9 KM Jalan Kaki Ke Sekolah

Kasdi “Saya waktu masih SD sekolah jalan kaki dari rumah ke sekolah 9 kilo meter. Gurunya cuma satu ngajar tiga kelas dalam satu ruangan yang disekat-sekat. ” kenangnya.

dpc-pdip-kasdi
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ketapang, Kasdi SIP, SH

KETAPANGNEWS.COM—Jalan panjang dan penuh liku harus diarungi dari sosok Kasdi SIP, SH dalam dunia Politik. Dari seorang Kepala Desa, Ketua PAC PDIP Kecamatan Air Upas bahkan menjadi aktivis LSM dikampunya pernah digelutinya. Nasib kini berkata lain, Kasdi saat ini telah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Ketapang. Kasdi juga mewakili Dapil V sebagai anggota Parlemen DPRD Ketapang selama dua periode berturut-turut.

“Saya terjun ke dunia politik awalnya berdasarkan rasa keprihatian. Saya orang kampung. Tahun 1999 dipercayakan masyarakat jadi Kepala Desa,’’katanya Senin (24/10).

Pria Kelahiran 4 Agustus 1978 di Kecamatan Marau ini menceritakan, ketika menjadi Kades, tahun 1999 terjadi krisis moneter, perusahaan perkebunan Poliplant yang ada di daerahnya bangkrut. Saat itu bersama warga Pir Trans mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang di ketuainya.

“Saya beberapa kali demo untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, pernah juga demo sampai ke Jakarta, saat itu ketemu pejabat termasuk DPRD Ketapang sangat susah. Jadi saya menjadi DPRD kesan itu saya hilangkan. Masyarakat harus mudah bertemu, ” ujarnya.

Kasdi yang mempunyai istri seorang PNS dikarunia dua orang anak, satu menempuh pendidikan di jurusan kedokteran, satunya lagi sekolah Tinggi Transfortasi Darat Kementrian Perhubungan ini menuturkan, Ia ingin memperjuangkan pendidikan dan kesehatan khususnya di pedalaman. Saat terpilih menjadi DPRD 2014 dirinya langsung memperioritaskan memperjuangkan masalah pendidikan dan kesehatan.

“Saya waktu masih SD sekolah jalan kaki dari rumah ke sekolah 9 kilo meter. Gurunya cuma satu ngajar tiga kelas dalam satu ruangan yang disekat-sekat. ” kenangnya.

Menurutnya, membangun sekolah di semua daerah pedalaman tidak bisa sekaligus. Lantaran keuangan pemerintah tentunya terbatas. Belum lagi persoalan lain seperti infrastruktur juga harus diselesaikan.Hanya memang ketika ada pembangunan sekolah atau fasilitas kesehatan. Di antaranya ada yang dibangun asal-asalan sehingga kualitasnya kurang bagus.

Ia belum lama ini sempat berkeliling di beberapa pedalaman Ketapang melihat langsung masih banyak daerah pedalaman yang cukup memprihatinkan dan belum memiliki sekolah memadai. Dirinya-pun berharap pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan serta akses infrastruktur untuk mencapai masyarakat yang sejahtera .(dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published.